Polemik Gangguan Presensi Digital: Diskominfo Jabar Bantah Kerusakan Server Terkait Keluhan ASN Garut

Semarang (usmnews) – Isu mengenai gangguan teknis pada sistem presensi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat, kali ini datang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Laporan mengenai kegagalan akses dan error pada aplikasi presensi sempat memicu keresahan di kalangan pegawai setempat, yang khawatir hal tersebut akan berdampak pada rekam jejak kedisiplinan dan tunjangan kinerja mereka. Menanggapi situasi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat segera turun tangan untuk memberikan klarifikasi teknis guna meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar.

Pihak Diskominfo Jawa Barat secara tegas menyatakan bahwa infrastruktur pusat data dan server milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berada dalam kondisi aman dan beroperasi secara optimal. Pernyataan ini dikeluarkan untuk merespons dugaan yang menyebutkan bahwa gangguan presensi di Garut disebabkan oleh masalah pada server induk di tingkat provinsi.

Berdasarkan pemantauan tim teknis provinsi, tidak ditemukan adanya downtime (waktu henti) atau gangguan sistemik pada server utama yang melayani integrasi data kepegawaian. Stabilitas server ini menunjukkan bahwa jika terjadi kendala akses di daerah tertentu, besar kemungkinan sumber masalah bukan berasal dari pusat data, melainkan faktor eksternal lainnya. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa integritas sistem digital provinsi tetap terjaga di mata publik dan pengguna layanan.

Kepanikan atau keluhan yang muncul akibat gangguan presensi ini sangat beralasan. Dalam sistem birokrasi modern yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), presensi digital bukan sekadar daftar hadir, melainkan instrumen vital yang terintegrasi langsung dengan penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kegagalan sistem dalam mencatat kehadiran dapat berujung pada pemotongan tunjangan yang merugikan pegawai secara finansial. Oleh karena itu, klarifikasi cepat dari Diskominfo Jabar sangat krusial untuk menenangkan para ASN, sembari mendorong tim teknis di Kabupaten Garut untuk melakukan audit jaringan dan pendampingan teknis kepada pegawai yang terdampak.

Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai perlunya sinergi infrastruktur digital antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Meskipun server pusat (provinsi) aman, gangguan di sisi klien (daerah) tetap akan dianggap sebagai kegagalan sistem oleh pengguna akhir. Ke depannya, diperlukan mekanisme mitigasi yang lebih baik dan sosialisasi teknis agar ASN dapat membedakan antara gangguan server pusat dengan gangguan koneksi lokal, sehingga penanganan masalah dapat dilakukan lebih presisi dan cepat.