PKS Soroti Penanganan Bencana Sumatera: Optimisme Kemandirian Nasional dan Urgensi Orkestrasi Kepemimpinan Presiden

Semarang (usmnews) – Dilansir dari detiknews, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons konstruktif terkait keputusan pemerintah Indonesia yang hingga kini memilih untuk tidak membuka pintu bagi bantuan internasional dalam menangani bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

Meskipun bencana yang melanda tiga provinsi tersebut telah berlangsung hampir dua minggu sejak 25 November lalu, PKS menyatakan keyakinan penuh bahwa Indonesia masih memiliki kapasitas dan sumber daya yang mumpuni untuk mengatasi krisis ini secara mandiri.

Keyakinan pada Kekuatan Kolektif Bangsa

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa penolakan bantuan asing bukan berarti pemerintah menutup mata, melainkan wujud kepercayaan terhadap kekuatan internal. PKS menilai bahwa kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, hingga ribuan relawan masyarakat dianggap masih sangat solid dan mampu menjadi tulang punggung penanganan fase krisis ini. Menurut Kholid, pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai bencana besar sebelumnya menjadi modal berharga yang membuktikan ketangguhan elemen nasional.

Ujian Kepemimpinan Presiden Prabowo

PKS secara khusus menyoroti peran sentral Presiden Prabowo Subianto dalam situasi genting ini. Partai tersebut menilai bahwa bencana di Sumatera menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Presiden dalam mengelola krisis.

Kholid menekankan pentingnya kemampuan Presiden dalam melakukan “orkestrasi” kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Kecepatan, ketepatan, dan efektivitas instruksi dari pucuk pimpinan tertinggi dinilai akan sangat menentukan nasib para korban di lapangan.

Sebagai langkah konkret untuk memastikan orkestrasi tersebut berjalan lancar, PKS mengajukan saran strategis agar Presiden Prabowo bersama para pemangku kepentingan kunci—seperti Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, dan menteri terkait—untuk sementara waktu berkantor langsung di wilayah terdampak bencana.

Kehadiran fisik para pemimpin negara di lokasi bencana diharapkan dapat memangkas birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan validitas data melalui dialog langsung dengan pemerintah daerah dan warga terdampak. Akurasi data lapangan ini krusial agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Mobilisasi Internal dan Posisi Pemerintah

Selain memberikan masukan kepada pemerintah, PKS juga telah mengambil langkah nyata dengan memobilisasi struktur partainya. Sejak hari pertama bencana, seluruh kader, pengurus, dan pejabat publik PKS telah diinstruksikan untuk turun tangan memberikan bantuan logistik, dapur umum, hingga evakuasi korban.

Sikap PKS ini sejalan dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang sebelumnya menegaskan bahwa stok pangan dan kemampuan logistik Indonesia masih sangat mencukupi untuk menanggulangi dampak bencana tanpa perlu bergantung pada uluran tangan negara asing.