Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian-BRIN Gelar Dialog, Bahas Isu HAM-Demokrasi

Jakarta (usmnews), Dikutip dari Detikcom, Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian (DIKPI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan kolaboratif yang penting bertajuk Academic Exchange Learning on Police. Pertemuan ini berfungsi sebagai platform dialog akademik strategis, yang secara khusus membahas berbagai isu krusial seputar kepolisian di Indonesia, mulai dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga perannya dalam konteks demokrasi.

Diskusi yang digelar di gedung BRIN, Jakarta Selatan, pada hari Senin, 29 September, ini berhasil mempertemukan berbagai pihak berkepentingan, termasuk kalangan akademisi-polisi yang memiliki latar belakang keilmuan mendalam, peneliti dari berbagai disiplin ilmu, dan para praktisi kepolisian. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis dan mendiskusikan secara mendalam berbagai tantangan, evaluasi kinerja, dan arah transformasi yang harus ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di masa depan.

Sesi pembukaan dialog ini ditandai dengan sambutan dari Dr. Sarah Nur Aini, perwakilan dari BRIN bidang kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Dalam sambutannya, Sarah Nur Aini secara tegas menekankan pentingnya masukan kritis dari berbagai pihak, khususnya kalangan akademik dan riset, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi institusi Polri.

Dalam paparannya, ia menyampaikan gagasan fundamental bahwa proses demokritisasi suatu negara dan praktik pemolisian yang dilakukan oleh aparat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan sebaliknya, keduanya harus saling menguatkan. Pandangan ini menggarisbawahi perlunya Polri beroperasi dalam kerangka yang lebih transparan, akuntabel, dan menghormati prinsip-prinsip sipil dan demokrasi.

Mewakili Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian (DIKPI), Kombes Dedy Tabrani — seorang perwira polisi yang juga menyandang gelar akademik doktor — didapuk menjadi salah satu pembicara utama. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud utama untuk menggali berbagai perspektif akademik yang relevan dan terbaru terkait dengan agenda transformasi Polri. DIKPI melihat pentingnya ilmu kepolisian dijadikan sebagai basis keilmuan yang kuat untuk memandu setiap langkah reformasi.

Diskusi yang digelar tidak hanya membahas isu-isu umum, tetapi juga menyinggung berbagai tantangan struktural, kultural, dan instrumental yang saat ini dihadapi oleh Polri. Beberapa persoalan sensitif yang diangkat dalam dialog ini mencakup isu politisasi lembaga kepolisian serta masalah rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat, yang sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif dan adil.

Melalui dialog yang konstruktif ini, terdapat sebuah konsensus gagasan penting yang disepakati oleh seluruh peserta: bahwa upaya reformasi kepolisian harus dilakukan secara lebih substansial dan mendalam. Konsensus tersebut menggarisbawahi bahwa transformasi tidak cukup hanya bersifat kosmetik, melainkan harus mencakup tiga pilar utama: transformasi kelembagaan (struktur dan organisasi), transformasi pendidikan (kurikulum dan pembentukan karakter anggota), dan transformasi tata kelola yang lebih transparan.

Melalui kegiatan Academic Exchange Learning on Police Reform ini, DIKPI dan BRIN menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendorong penguatan ilmu kepolisian sebagai fondasi akademik utama bagi reformasi Polri yang berkelanjutan. Hasil dan rekomendasi dari dialog ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi kepolisian masa depan yang tidak hanya lebih demokratis dan akuntabel, tetapi juga sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan dan perlindungan masyarakat.