Percepatan Pemulihan Pascabencana: Inisiatif Bobby Nasution dalam Pendataan Kerusakan di Sumatera Utara

Semarang (usmnews) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, tengah melakukan langkah-langkah strategis dan cepat untuk menangani dampak bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah titik di wilayah tersebut. Fokus utama saat ini adalah mempercepat proses inventarisasi dan pendataan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, guna memastikan bantuan rehabilitasi dapat segera disalurkan tepat sasaran.

Langkah proaktif ini diambil untuk memangkas birokrasi yang seringkali menghambat proses pemulihan pascabencana. Bobby Nasution menekankan bahwa validasi data yang akurat adalah kunci utama untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tanpa data yang konkret mengenai nama, alamat, dan tingkat kerusakan, bantuan dana stimulan untuk pembangunan kembali rumah warga tidak dapat dicairkan. Oleh karena itu, percepatan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya kemanusiaan untuk memberikan kepastian bagi para pengungsi agar bisa segera kembali memiliki hunian yang layak.

Untuk mencapai target waktu yang ketat, Bobby Nasution mendorong koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Beliau meminta para Bupati dan Wali Kota di wilayah terdampak untuk mengerahkan perangkat desa, mulai dari tingkat Camat hingga Kepala Desa/Lurah, agar turun langsung melakukan verifikasi door-to-door.

Proses pendataan ini bukannya tanpa hambatan. Medan yang sulit dijangkau pasca-tanah longsor serta cuaca yang masih fluktuatif menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Namun, pemerintah daerah berkomitmen untuk menggunakan teknologi pelaporan digital guna mempercepat aliran informasi dari lokasi bencana ke pusat komando di provinsi.

Selain aspek kecepatan, Bobby Nasution juga menitikberatkan pada aspek transparansi. Beliau mewanti-wanti agar tidak ada manipulasi data dalam proses pendataan ini. Integritas data sangat penting agar bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah pusat nantinya benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan, bukan justru salah sasaran.

Upaya percepatan ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah kesulitan warga. Dengan selesainya pendataan dalam waktu singkat, diharapkan fase transisi dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan mulus. Fokus jangka panjangnya adalah membangun kembali pemukiman yang lebih tangguh terhadap bencana (build back better) agar dampak serupa dapat diminimalisir di masa depan.

Saat ini, sembari menunggu proses pendataan selesai, pemerintah daerah juga tetap memastikan bahwa kebutuhan dasar warga di posko pengungsian, seperti bahan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, tetap terpenuhi secara maksimal.