Pemerintah Siapkan Rp 20 Triliun untuk Kredit Industri Padat Karya

Jakarta (usmnews) – Pemerintah menggelontorkan dana jumbo sebesar Rp 20 triliun untuk mendukung program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Pemerintah juga menyediakan subsidi bunga sebesar Rp 260 miliar untuk program ini.

Melalui KIPK, pemerintah memberikan akses pinjaman kepada pelaku industri dengan nilai mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, serta subsidi bunga sebesar 5 persen. Pemerintah juga menetapkan jangka waktu pinjaman yang fleksibel, hingga delapan tahun.

Menperin Agus Gumiwang menyatakan pemerintah menjadikan program ini katalis pertumbuhan industri padat karya.

Pemerintah berharap KIPK mampu meningkatkan produktivitas industri, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Agus menyebut program ini tonggak penting karena beri akses pembiayaan bersubsidi untuk tingkatkan daya saing dan lapangan kerja.

Menperin sendiri telah membuka sosialisasi program KIPK di Denpasar pada Kamis (4/9/2025). Peran penting industri Bali sebagai penopang ekonomi daerah dan kontributor bagi perekonomian nasional.

Pemerintah dorong pengembangan industri manufaktur dan berbasis budaya di Bali, seperti tekstil, furnitur, makanan, dan kerajinan.

Pemerintah menilai pergerakan industri Bali yang dinamis beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya dukungan pembiayaan agar daya saing terus meningkat.

Dalam kegiatan sosialisasi, Kemenperin menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) dengan BPD DIY sebagai salah satu bank penyalur KIPK.

Kemenperin bermitra dengan enam bank penyalur dan menyalurkan KIPK perdana lewat BPD Bali ke tiga debitur.

Dirjen KPAII Tri Supondy bilang Kemenperin luncurkan KIPK untuk perkuat sektor padat karya dan buka lapangan kerja. Ia berharap KIPK tingkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Kemenperin mencatat ada 3.739 pelaku industri yang berpotensi menerima manfaat KIPK.

Kemenperin juga membuka ruang bagi pelaku industri padat karya dan bank penyalur untuk memberikan masukan.

Pemerintah ingin memastikan program KIPK berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar meningkatkan kapasitas industri serta menciptakan lapangan kerja baru.