Pemerintah Hadapi Krisis Keamanan Data : Upaya Jokowi Minta Backup Semua Data Nasional

Baca juga berita yang lain : Tech

(usmnews) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah proaktif dalam menghadapi krisis keamanan data nasional yang terjadi akibat serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Serangan ini tidak hanya mengakibatkan lumpuhnya sistem, tetapi juga mengunci data-data vital dari 282 institusi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam responsnya di Sinjai, Sulsel, Jokowi menekankan urgensi untuk memiliki backup semua data nasional sebagai langkah antisipasi. “Yang paling penting adalah semua data yang kita miliki itu harus di-backup, sehingga kalau ada apa-apa kita sudah siap-siap,” ungkap Jokowi pada Kamis (4/7).

Sistem PDNS 2 menjadi target serangan ransomware sejak 20 Juni lalu, yang mengakibatkan sebagian besar data yang tersimpan terkunci dan belum dapat dipulihkan hingga saat ini. Pemerintah telah mengklaim bahwa para peretas meminta tebusan sebesar US$8 juta untuk membuka kunci enkripsi data, namun menegaskan tidak akan membayar tebusan tersebut.

Pada titik ini, kelompok peretas yang dikenal dengan nama Brain Cipher mengklaim tanggung jawab atas serangan ini. Mereka tiba-tiba menawarkan kunci dekripsi secara gratis pada Selasa (2/7), yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa kunci tersebut memang berhasil membuka data yang terkena dampak serangan.

Namun demikian, masalah yang lebih dalam muncul terkait kebijakan cadangan data. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa tidak ada cadangan data dari PDNS 2 yang terkena serangan ransomware ini, sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Sesuai peraturan, seharusnya ada cadangan data yang ada di Pusat Data Nasional, namun kenyataannya baru sekitar 2 persen data dari PDNS 2 yang dicadangkan di PDNS Batam,” ungkap Hinsa dalam rapat dengan Komisi I DPR.

Krisis keamanan data ini menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan informasi yang ketat serta kesiapan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Upaya untuk memastikan bahwa semua data nasional memiliki cadangan yang cukup merupakan langkah krusial dalam memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh serangan siber di masa depan.

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Pemerintah Hadapi Krisis Keamanan Data : Upaya Jokowi Minta Backup Semua Data Nasional dapat Anda temukan pada Tech dan di tulis oleh Eva