PDIP Kaji Mendalam Usulan Pilkada Lewat DPRD, Hasto: Kami Pertimbangkan Aspek Konstitusi

Semarang(Usmnews)– Dikutip dari cnnindonesia.com Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini tengah menjadi sorotan serius di kancah politik nasional. Menyikapi hal ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melalui Sekretaris Jenderalnya, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya belum mengambil keputusan final dan tengah melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut.‎‎

Pendekatan Analitis PDIP: Mencari Manfaat Terbesar bagi Rakyat Dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (7/12), Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak serta-merta menolak atau menerima usulan tersebut. Partai berlambang banteng ini memilih pendekatan yang hati-hati dengan menimbang aspek “plus-minus” dari kedua sistem. Fokus utama kajian PDIP bukanlah sekadar pada mekanisme teknis pemilihan—apakah langsung atau tidak langsung—melainkan pada sistem mana yang paling mampu memperkuat demokrasi, memberikan legitimasi kepemimpinan yang kuat, dan yang terpenting, membawa kemaslahatan nyata bagi rakyat.

‎‎Hasto menekankan bahwa esensi dari kepemimpinan daerah jauh melampaui cara mereka terpilih. Menurutnya, prioritas utama adalah kemampuan seorang kepala daerah dalam melahirkan keputusan-keputusan politik yang strategis. Tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin, menurut Hasto, terletak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta penghapusan segala bentuk kesenjangan sosial dan ketidakadilan di daerahnya. Oleh karena itu, sistem pemilihan apapun yang nantinya disepakati harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup rakyat.

‎‎Dilema Konstitusi dan Realitas Biaya Politik Dalam kajiannya, PDIP dihadapkan pada dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, Hasto mengingatkan kembali pada “suasana kebatinan” konstitusi yang mengamanatkan pemilihan demokratis, jujur, dan adil. Pemilihan langsung selama ini dianggap memberikan basis legitimasi yang kuat bagi pemimpin untuk menjabat selama lima tahun karena mandat tersebut datang langsung dari rakyat.‎‎

Namun di sisi lain, Hasto secara terbuka mengakui bahwa PDIP memahami rasionalitas di balik usulan kembalinya pemilihan ke DPRD. Ia menyoroti poin krusial yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai tingginya ongkos politik dalam sistem pemilihan langsung. Biaya kampanye yang selangit, dana penggalangan massa, hingga biaya komunikasi politik kerap kali menjadi beban berat yang menjebak para kepala daerah ke dalam lingkaran korupsi demi membalikkan modal. Alasan inilah yang ditangkap PDIP sebagai masalah riil yang memerlukan solusi konkret.‎‎

Asal Mula Wacana dan Langkah PDIP Selanjutnya Diskursus ini kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam perayaan HUT ke-61 Golkar, secara terbuka mengusulkan agar Pilkada dikembalikan ke DPRD demi efisiensi dan mengurangi “kepusingan” politik. Usulan ini disambut positif oleh Presiden Prabowo yang menginginkan desain demokrasi yang menekan ongkos politik agar kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan finansial semata.‎‎

Menyikapi dinamika ini, Hasto menegaskan bahwa sikap resmi PDIP tidak akan diputuskan secara terburu-buru. Seluruh aspirasi, baik terkait amanat konstitusi maupun masalah biaya politik, akan dibawa ke meja diskusi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dijadwalkan berlangsung pada awal tahun depan. Di forum itulah partai akan membedah secara utuh opsi mana yang paling relevan untuk diterapkan di masa depan.