PBB Akui Belum Terima Laporan Hasil Pembicaraan AS–Ukraina di Jenewa

PBB/New York (usmnews) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa mereka hingga saat ini belum menerima informasi resmi terkait hasil pembicaraan antara Amerika Serikat dan Ukraina yang berlangsung di Jenewa. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers di Markas Besar PBB pada Senin waktu setempat.

Dujarric menegaskan bahwa pihaknya tidak memperoleh penjelasan apa pun mengenai isi maupun perkembangan diskusi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa PBB belum melakukan kontak dengan salah satu pihak yang terlibat, baik dari pihak Amerika Serikat maupun Ukraina, terkait rencana perdamaian yang sedang dibahas. Dengan demikian, PBB masih menunggu pemberitahuan resmi sebelum dapat memberikan tanggapan atau keterlibatan lebih lanjut.

Pertemuan antara delegasi Amerika Serikat dan Ukraina sendiri dilaporkan berlangsung pada hari Ahad di Jenewa. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas usulan penyelesaian konflik Ukraina yang saat ini menjadi fokus perhatian internasional. Sehari sebelum pertemuan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Ukraina memiliki batas waktu hingga 27 November untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana perdamaian yang diajukan.

Pada 19 November, sejumlah media Amerika Serikat memberitakan bahwa Trump telah memberikan persetujuan awal terhadap sebuah kerangka rencana penyelesaian konflik. Isi rencana tersebut mencakup beberapa poin penting, antara lain pengurangan dukungan militer Amerika Serikat kepada Ukraina, pengakuan resmi terhadap Gereja Ortodoks Ukraina (UOC) yang berada dalam struktur Gereja Ortodoks Rusia, serta pemberian status resmi bagi penggunaan bahasa Rusia di Ukraina.

Selain itu, rencana perdamaian tersebut juga dilaporkan memuat ketentuan lain yang bersifat strategis, seperti pengurangan skala kekuatan militer Ukraina, larangan penempatan pasukan asing maupun senjata jarak jauh di wilayah Ukraina, serta pengakuan atas Krimea dan Donbas sebagai wilayah sah Rusia oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya. Hal ini menjadi salah satu poin paling kontroversial, mengingat status kedua wilayah tersebut telah menjadi inti dari konflik Rusia–Ukraina sejak 2014.

Sementara itu, pada 21 November, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Trump berpotensi menjadi dasar yang kuat bagi penyelesaian menyeluruh konflik yang telah berlangsung selama hampir satu dekade tersebut. Putin menilai bahwa beberapa unsur dalam rancangan itu sesuai dengan posisi Rusia.

Hingga kini, PBB tetap menunggu perkembangan lebih lanjut dan belum menyatakan posisi resmi terkait proses yang sedang berjalan tersebut.