Pascaklaim Kemenangan Pemilu, Presiden Guinea-Bissau Jadi Korban Kudeta Militer

Jakarta (usmnews) – Dikutip Kompas.com Kudeta militer telah mengguncang Guinea-Bissau sekali lagi, menenggelamkan negara Afrika Barat tersebut ke dalam ketidakpastian politik setelah tentara secara paksa mengambil alih kendali pemerintahan. Peristiwa dramatis ini terjadi pada hari Rabu, 26 November 2025, yang ditandai dengan penculikan Presiden Umaro Sissoco Embalo dan deklarasi pengambilalihan kekuasaan oleh komando militer.

Kondisi mencekam mulai terasa sejak pagi hari di Bissau, ibu kota negara. Suara tembakan terdengar berulang kali di sekitar Istana Presiden, sebuah pertanda jelas akan adanya upaya perebutan kekuasaan. Tidak lama kemudian, personel militer berseragam mulai terlihat menguasai jalan-jalan utama dan jalur akses menuju gedung-gedung pemerintahan, secara efektif memblokade pusat administrasi negara.

Puncak dari aksi ini diumumkan pada sore harinya oleh Jenderal Denis N’Canha, Kepala Kantor Militer Kepresidenan. Berbicara di hadapan awak media sambil dikelilingi oleh pasukan bersenjata, Jenderal N’Canha secara resmi menyatakan bahwa sebuah “Komando yang terdiri dari semua cabang angkatan bersenjata akan mengambil alih kendali negara sampai pemberitahuan lebih lanjut.” Pernyataan ini menegaskan berakhirnya tatanan sipil yang berlaku saat itu.

Dalam pengumuman tersebut, dikonfirmasi bahwa Presiden Embalo telah diculik dan dibawa ke markas besar staf umum militer. Meskipun diculik, sumber militer yang dikutip oleh kantor berita AFP mengklaim bahwa kondisi Presiden berada dalam keadaan baik. Langkah kudeta ini juga menyasar pejabat tinggi lainnya. Selain Presiden, Kepala Staf Militer dan Menteri Dalam Negeri negara tersebut juga turut ditahan oleh pihak militer.

Peristiwa kudeta ini terjadi hanya beberapa hari setelah Guinea-Bissau menyelenggarakan pemilihan presiden pada hari Minggu, 23 November 2025. Pemilu tersebut telah menciptakan ketegangan politik yang mendalam, karena baik Presiden Embalo maupun saingannya dari pihak oposisi, Fernando Dias, sama-sama mengklaim kemenangan. Situasi semakin meruncing karena hasil resmi sementara pemilu baru dijadwalkan untuk diumumkan pada hari Kamis, sehari setelah kudeta terjadi.

Menambah daftar tokoh politik yang ditahan, pemimpin oposisi Domingos Simoes Pereira juga dilaporkan ditangkap pada hari yang sama. Pereira, yang sebelumnya dilarang mencalonkan diri dalam pemilu oleh Mahkamah Agung dan kemudian memberikan dukungan kepada Dias, ditangkap oleh militer, sebagaimana dikonfirmasi oleh dua sumber yang dekat dengannya. Penahanan ini menunjukkan adanya pembersihan politik yang meluas oleh pihak militer yang baru mengambil alih kekuasaan.

Dalam upaya membenarkan tindakan mereka, Jenderal N’Canha mengklaim bahwa komando militer telah berhasil mengungkap sebuah rencana yang dirancang untuk menggoyahkan stabilitas nasional. Tuduhan serius dilemparkan kepada gembong narkoba nasional yang, menurutnya, terlibat dalam upaya pengiriman senjata ke Guinea-Bissau dengan tujuan menggulingkan tatanan konstitusional.

Sebagai langkah drastis untuk mengonsolidasikan kekuasaan, militer segera mengambil sejumlah keputusan fundamental. Seluruh proses pemilihan umum dihentikan secara total. Selain itu, siaran media ditangguhkan sementara waktu. Yang paling signifikan, seluruh perbatasan negara, meliputi jalur darat, laut, dan udara, ditetapkan dalam status penutupan. Langkah-langkah ini secara efektif mengisolasi Guinea-Bissau dari dunia luar sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari pemerintahan militer yang baru terbentuk.