Menteri Korsel Mundur Usai Dituduh Terima Dana Ilegal Gereja Unifikasi

Semarang (usmnews), Dikutip dari detikcom Sebuah gejolak politik kembali melanda Korea Selatan (Korsel) menyusul pengumuman pengunduran diri seorang menteri pada Kamis (11/12) waktu setempat. Langkah mundur menteri tersebut dilakukan setelah ia dituduh terlibat dalam penerimaan dana ilegal yang berasal dari Gereja Unifikasi. Insiden ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan Gereja Unifikasi, sebuah gerakan yang disamakan dengan sekte, yang kini tengah disorot karena dugaan skandal suap yang turut menyeret nama mantan Ibu Negara, Kim Keon Hee.

Gereja Unifikasi, yang dikenal secara global melalui praktik pernikahan massalnya, menjadi subjek penyelidikan serius atas tuduhan telah memberikan sumbangan yang melanggar hukum kepada Kim Keon Hee. Kelompok ini dicurigai memiliki keterkaitan kuat dengan praktik memperdagangkan pengaruh, terutama di lingkaran politik Korsel, yang dinilai telah meluas dan meresahkan.

Isu ini muncul di tengah suasana politik yang masih memanas pasca-penggulingan suami Kim, yakni mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang berhaluan konservatif. Yoon digulingkan dari jabatannya pada April lalu dan saat ini mendekam di penjara. Penahanan Yoon sendiri terkait dengan tindakannya memberlakukan darurat militer singkat, sebuah kebijakan yang memicu kekacauan politik yang signifikan di Korsel pada Desember tahun lalu.

Sejak Yoon Suk Yeol digulingkan, Korsel kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Lee Jae Myung, yang berhasil memenangkan pemilihan umum dini yang diselenggarakan pada bulan Juni lalu.

Pengunduran diri sang menteri, yang namanya tidak disebutkan, diumumkan hanya selang satu hari setelah Presiden Lee Jae Myung secara eksplisit memberikan perintah untuk dilakukannya penyelidikan menyeluruh. Perintah penyelidikan tersebut secara khusus menargetkan dugaan hubungan ilegal antara “kelompok keagamaan” dan para politisi. Meskipun Presiden Lee tidak menyebut nama secara langsung, perintah ini secara luas diinterpretasikan sebagai merujuk pada Gereja Unifikasi yang sedang menghadapi rentetan tuduhan tersebut.

Presiden Lee Jae Myung menyampaikan pernyataan keras terkait situasi ini, menegaskan bahwa lembaga, baik perusahaan maupun yayasan, yang terbukti melanggar konstitusi, hukum, dan menuai kecaman publik, harus siap dibubarkan, sama halnya dengan individu yang menghadapi sanksi pidana atas tindak kejahatan. Kutipan dari Presiden Lee menegaskan keseriusan pemerintah dalam menanggapi dugaan pelanggaran hukum oleh entitas-entitas keagamaan yang terlibat dalam politik.

Gereja Unifikasi didirikan oleh mendiang Moon Sun Myung pada tahun 1954. Kelompok keagamaan ini mengklaim memiliki basis pengikut yang sangat besar, mencapai sekitar tiga juta orang di seluruh dunia. Di antaranya, terdapat sekitar 300.000 pengikut di Korsel dan sekitar 600.000 pengikut lainnya yang berada di Jepang.

Popularitas Gereja Unifikasi mencapai puncaknya di kancah global selama periode 1970-an hingga 1980-an. Selama beberapa dekade, gereja ini berhasil membangun sebuah kerajaan bisnis yang luas, mencakup berbagai sektor seperti konstruksi, industri makanan, pendidikan, dan bahkan media massa.

Kontroversi yang melingkupi Gereja Unifikasi tidak hanya terjadi di Korsel. Pada tahun yang sama, pemerintah Jepang mengambil langkah hukum yang signifikan dengan memulai proses pembubaran cabang lokal Gereja Unifikasi di negara tersebut. Tindakan Jepang ini dipicu oleh pengakuan pelaku penembakan yang menewaskan mantan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe. Pelaku mengaku bahwa motif di balik aksinya adalah dendam pribadi terhadap gereja tersebut, yang semakin menguatkan dugaan adanya praktik-praktik bermasalah yang terkait dengan kelompok ini di kancah internasional.

Secara keseluruhan, pengunduran diri menteri di Korsel ini menjadi episode terbaru dalam drama politik yang melibatkan mantan Ibu Negara, mantan Presiden yang dipenjara, dan sebuah gerakan keagamaan kontroversial yang dicurigai menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan politik. Perintah penyelidikan dari Presiden Lee Jae Myung menunjukkan tekad pemerintah baru untuk mengungkap dan menindaklanjuti dugaan-dugaan korupsi dan hubungan ilegal yang telah lama menjadi perhatian publik.