Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Memberikan Kesaksian di MK

Baca juga berita yang lain : Business

Jakarta (usmnews) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjadi salah satu saksi dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03 pada Jumat (5/4/2024). Airlangga, bersama tiga menteri lainnya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi atas undangan MK.

Dalam kesaksiannya di depan hakim konstitusi, Airlangga memaparkan program pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa penyelenggaraan Pemilu 2024. Program ini menjadi perdebatan dalam persidangan PHPU hasil Pilpres 2024. Airlangga menjelaskan bahwa anggaran perlindungan sosial pada 2024 mencapai Rp496,8 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp476 triliun. Realisasi pagu anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 mencapai Rp443,4 triliun.

Menurut Airlangga, kenaikan anggaran perlindungan sosial pada tahun 2024 disebabkan oleh kenaikan kebutuhan subsidi energi dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). “Kenaikan anggaran perlindungan sosial pada 2024 utamanya disebabkan oleh kenaikan subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah,” ungkapnya di Gedung MK, Jakarta.

Airlangga juga membahas sejumlah indikator perekonomian nasional dan global yang memengaruhi kebijakan perlindungan sosial pada tahun 2024. Dia menyebut bahwa harga Indonesia crude price (ICP) pada tahun 2023 sebesar US$78,43 per barel, sementara asumsi harga ICP Indonesia pada tahun 2024 adalah US$82 per barel. Selain itu, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan, dari rata-rata Rp15.230 menjadi rata-rata Rp15.664 di tahun 2024.

Kenaikan harga dan nilai tukar tersebut berdampak pada kenaikan subsidi energi pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dibarengi dengan kenaikan volume bahan bakar minyak (BBM) dari 16,5 juta kilo liter menjadi 19,5 juta kilo liter. Airlangga menekankan bahwa kenaikan harga-harga tersebut berimplikasi pada kenaikan anggaran perlindungan sosial, terutama dalam subsidi bbm listrik, LPG, pupuk, PSO, serta program kredit dengan porsi 58,3% pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan.

Sebelumnya, MK telah mengundang Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, dan Risma untuk memberikan kesaksian terkait program bansos pemerintah yang dianggap dipolitisasi untuk kepentingan calon tertentu. Pasangan calon pemohon PHPU, yaitu pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, menyoroti hal ini. Namun, tim hukum pemohon dan pihak terkait tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi menteri Presiden Joko Widodo tersebut.

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Memberikan Kesaksian di MK dapat Anda temukan pada Business dan di tulis oleh usmnews