Menko Pangan Pastikan Pemutihan Kredit Usaha Rakyat Terdampak Banjir dan Longsor

Semarang(Usmnews)– Dikutip dari cnnindonesia.com Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara resmi memberikan jaminan penuh terkait nasib para petani di wilayah Sumatra yang menjadi korban bencana hidrometeorologi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah akan menghapus seluruh utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik petani yang lahan garapannya hancur akibat terjangan banjir dan tanah longsor. Kebijakan ini diberlakukan secara spesifik untuk tiga provinsi yang terdampak paling parah, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

‎‎Dalam keterangannya di Hotel Raffles, Jakarta, pada Senin (8/12), pria yang akrab disapa Zulhas tersebut menyatakan bahwa penghapusan utang ini bersifat menyeluruh dan tanpa batasan nominal bagi mereka yang terverifikasi sebagai korban bencana. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk meringankan beban ekonomi para petani yang telah kehilangan sumber mata pencaharian utamanya. Menurut Zulhas, bencana alam adalah situasi di luar kendali manusia, sehingga segala bentuk kewajiban finansial berupa pinjaman perbankan yang melekat pada usaha tani yang terdampak, otomatis akan diputihkan.‎‎

Meskipun kebijakan politiknya sudah final, Zulhas menjelaskan bahwa proses administratif saat ini sedang berjalan. Pihak kementerian dan lembaga terkait tengah melakukan pendataan rinci untuk menghitung total akumulasi nilai KUR yang akan dihapuskan. Hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan akuntabel.‎‎

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian sangat besar terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Sebelumnya, dalam kunjungan kerja meninjau kerusakan infrastruktur di Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Minggu (7/12), Presiden Prabowo telah lebih dulu menenangkan para petani. Presiden menegaskan bahwa kegagalan pembayaran kredit kali ini murni disebabkan oleh faktor alam (force majeure), bukan karena kelalaian atau kemalasan petani. Oleh karena itu, negara hadir untuk membebaskan mereka dari jeratan utang agar petani tidak merasa cemas dan bisa bangkit kembali.‎‎

Selain solusi finansial, pemerintah juga bergerak cepat dalam penanganan fisik dan logistik. Presiden memerintahkan perbaikan segera terhadap infrastruktur vital penunjang pertanian, seperti bendungan yang jebol dan saluran irigasi yang rusak parah akibat bencana sejak akhir November lalu. Rehabilitasi ini krusial untuk memastikan siklus tanam bisa segera pulih.‎‎

Di sisi lain, bantuan pangan darurat juga telah disalurkan secara masif ke wilayah terdampak. Zulhas merinci bahwa dalam dua hari terakhir, ribuan ton beras telah didistribusikan: sekitar 9.000 ton untuk Sumatra Utara, 6.000 hingga 7.000 ton untuk Sumatra Barat, dan sekitar 5.000 hingga 6.000 ton untuk Aceh. Selain beras, jutaan liter minyak goreng juga telah dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan pokok harian warga yang tengah berduka. Langkah komprehensif ini diharapkan mampu menjadi bantalan sosial sekaligus modal awal bagi kebangkitan ekonomi pertanian di Sumatra pascabencana.