Menjaga Kompas Moral Diplomasi: PBNU dan Ormas Islam Ingatkan Presiden Prabowo agar Teguh Membela Palestina

Semarang (usmnews) – Dikutip dari kompas.com Di tengah dinamika politik global yang kian kompleks, khususnya menyangkut isu Timur Tengah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lainnya mengambil langkah proaktif untuk memastikan arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten. Dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan pesan krusial kepada Presiden Prabowo Subianto. Pesan tersebut merupakan peringatan moral sekaligus mandat kebangsaan agar pemerintah Indonesia tidak mudah terombang-ambing oleh arus geopolitik internasional yang berpotensi merugikan perjuangan rakyat Palestina.

Pernyataan Gus Yahya ini muncul sebagai respons terhadap wacana bergabungnya Indonesia ke dalam inisiatif “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian, sebuah forum internasional yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Setelah pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih empat jam, Gus Yahya mengungkapkan bahwa 16 ormas Islam yang hadir, termasuk para kiai dan pimpinan pesantren, telah menerima penjelasan komprehensif dari Presiden mengenai langkah taktis tersebut. Namun, penerimaan ini disertai dengan catatan tebal: partisipasi Indonesia dalam forum global apa pun harus diletakkan di atas prinsip yang tidak bisa ditawar, yakni kemerdekaan dan keselamatan rakyat Palestina.

“Kami menitipkan pesan agar Presiden tidak mudah terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” tegas Gus Yahya. Istilah “arus” di sini merujuk pada manuver diplomatik negara-negara besar yang sering kali menjanjikan perdamaian semu namun mengabaikan hak-hak dasar warga Palestina. Kekhawatiran ini dijawab langsung oleh Presiden Prabowo dengan jaminan ketegasan. Presiden memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace didasari oleh niat untuk membuka peluang yang lebih konkret dan progresif dalam membantu Palestina, termasuk rencana pengiriman pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi warga sipil di sana.

Lebih jauh, pertemuan tersebut juga membahas aspek teknis mengenai kontribusi Indonesia dalam forum tersebut, termasuk kewajiban iuran anggota. Gus Yahya menjelaskan bahwa iuran tersebut dipahami sebagai bentuk mobilisasi pembiayaan (fundraising) skala besar yang akan dialokasikan untuk rekonstruksi Gaza dan pembangunan kembali Palestina pasca-konflik. Hal ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berhenti pada retorika politik, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan yang nyata.

Kesepakatan antara pemerintah dan ormas Islam ini menegaskan kembali amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Baik PBNU maupun Presiden Prabowo memiliki visi yang selaras bahwa setiap langkah diplomasi, sepragmatis apa pun pertimbangannya, harus bermuara pada satu tujuan akhir: kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina. Dengan adanya dialog terbuka ini, diharapkan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan tetap terjaga integritasnya dan tidak terjebak dalam skenario asing yang justru melemahkan posisi Palestina di panggung dunia.