Legislator Tak Setuju Program MBG Dihentikan: Benahi Sistemnya

Jakarta (usmnews), Dikutip dari Detikcom,Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin memanas setelah kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa. Terkait hal ini, muncul dua pandangan yang bertolak belakang dari berbagai pihak.

Anggota Komisi IX DPR, Ashabul Kahfi, tidak setuju dengan usulan untuk menghentikan program MBG. Ia menilai bahwa menghentikan program hanya karena adanya kasus keracunan atau makanan basi adalah langkah yang keliru. Menurut Ashabul, program ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk memastikan anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya mendapatkan akses ke makanan yang sehat dan bergizi.

Ia berpendapat bahwa yang harus diperbaiki adalah sistemnya, bukan program secara keseluruhan. “Kalau ada yang bilang program MBG harus dihentikan karena ada kasus keracunan atau menu basi, menurut saya itu keliru,” ujar Ashabul. Ia menekankan bahwa jika ada masalah, yang harus dibenahi adalah sistemnya, bukan menghentikan programnya.

Ashabul kemudian menawarkan lima saran untuk mengatasi masalah ini. Salah satu poin utamanya adalah memperketat standar kualitas dan pengawasan. Menurutnya, pengawasan ketat harus dilakukan di setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Ia menggarisbawahi pentingnya peran Dinas Kesehatan dan BPOM dalam mengawasi seluruh proses tersebut.

Di sisi lain, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) memiliki pandangan yang berbeda. Melalui Koordinator Program dan Advokasi, Ari Hadianto, JPPI mendesak agar program MBG dihentikan segera. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI pada 22 September 2025, Ari menyebut bahwa kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah bukan sekadar masalah teknis, melainkan kesalahan sistem di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari. Ia meminta agar para anggota dewan menyampaikan rekomendasi ini langsung kepada Presiden.

Ari juga menyoroti pentingnya keselamatan dan tumbuh kembang anak sebagai prioritas utama. Ia khawatir anak-anak dijadikan target dari program politik, yang pada akhirnya malah mengabaikan keselamatan mereka. “Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” tegasnya.

JPPI secara hormat meminta Komisi IX DPR untuk menyampaikan rekomendasi mereka kepada Presiden, yaitu menghentikan program MBG dan melakukan evaluasi total. Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi JPPI, risiko keselamatan anak jauh lebih besar daripada manfaat program, setidaknya sampai sistemnya benar-benar diperbaiki secara menyeluruh.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintah. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melanjutkan program dengan tujuan mulia. Namun, di sisi lain, ada urgensi untuk menjamin keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran utama program.