Kuba Kecam Keras Amerika Serikat: Blokade Bahan Bakar Ciptakan Krisis Kemanusiaan dan “Kondisi Hidup Ekstrem”

Semarang (usmnews) – Dikutip dari international.sindownews.com Ketegangan geopolitik antara Havana dan Washington kembali mencapai titik didih baru setelah pemerintah Kuba melontarkan kecaman keras terhadap Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, secara terbuka menuduh pemerintahan AS—di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kembali menerapkan kebijakan garis keras—sengaja menciptakan “kondisi hidup ekstrem” bagi rakyat Kuba. Tuduhan ini muncul menyusul langkah agresif AS yang secara efektif memberlakukan blokade total terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke negara kepulauan tersebut, sebuah tindakan yang dinilai Kuba sebagai bentuk agresi brutal dan tidak manusiawi.

Inti dari kemarahan Kuba terletak pada penandatanganan perintah eksekutif oleh Presiden Trump yang memberikan wewenang baru bagi Washington untuk mengenakan tarif tambahan serta sanksi berat terhadap negara manapun yang berani memasok minyak ke Kuba. Tidak berhenti di situ, Trump juga mendeklarasikan status darurat nasional dengan dalih adanya ancaman keamanan yang berasal dari Kuba. Deklarasi ini memberikan landasan hukum bagi AS untuk memperketat cengkeramannya, terutama setelah operasi militer AS di Venezuela berhasil memutus jalur pasokan energi utama yang selama ini menjadi penopang kehidupan di Kuba.

Melalui pernyataan resminya di media sosial X, Bruno Rodriguez menegaskan bahwa tindakan AS ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan sebuah upaya sistematis untuk melumpuhkan kehidupan rakyat Kuba. Ia menyebut langkah ini sebagai “blokade de facto” yang dirancang untuk mematikan akses negara terhadap energi vital. Akibatnya, Kuba menghadapi risiko kelumpuhan total pada sektor-sektor esensial seperti pembangkit listrik, transportasi publik, dan layanan kesehatan, yang semuanya sangat bergantung pada impor bahan bakar.

Pemerintah Kuba menilai bahwa eskalasi ini adalah babak baru dari sejarah panjang penindasan ekonomi yang telah berlangsung selama lebih dari 65 tahun. Rodriguez menyebut blokade ini sebagai sanksi ekonomi terpanjang dan terkejam yang pernah diterapkan terhadap sebuah bangsa. Dengan memutus akses bahan bakar, AS dituduh sedang berusaha memicu kerusuhan sosial dan penderitaan massal di dalam negeri Kuba, dengan harapan dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan di Havana. Situasi ini menempatkan rakyat sipil sebagai korban utama dalam pertarungan politik tingkat tinggi, di mana hak dasar mereka untuk mendapatkan akses energi dan kehidupan yang layak dikorbankan demi kepentingan geopolitik negara adidaya.