KSP Dudung Dukung Penuh Inisiatif Ketahanan Pangan Kemenimipas

Semarang (usmnews) – Dikutip dari detik.com, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman secara resmi menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Dudung menilai, langkah memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini tidak terpakai (idle) di lingkungan lembaga pemasyarakatan merupakan strategi yang sangat konkret. Program ini dinilai sangat sejalan dengan visi dan program prioritas nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Dudung setelah dirinya menghadiri diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) dengan tema khusus, yaitu ‘Pemanfaatan Lahan Idle untuk Mendukung Ketahanan Pangan’. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Kemenimipas, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (23/6/2026). Melalui forum tersebut, KSP melihat adanya komitmen nyata dari jajaran Kemenimipas dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Pembinaan Produktif bagi Warga Binaan

Dudung mengaku sangat terkesan dengan berbagai program kerja yang dipaparkan oleh pihak kementerian. Menurut pandangannya, konsep pembinaan yang diterapkan kepada para warga binaan saat ini telah berkembang jauh lebih maju. Pembinaan tidak lagi sekadar berfokus pada pendekatan aspek kemanusiaan dan upaya mengubah perilaku agar mereka siap kembali ke masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek produktivitas ekonomi yang nyata.

“Aktivitas ini berhasil memanfaatkan waktu luang warga binaan serta aset lahan yang ada untuk diubah menjadi sesuatu yang produktif, yang pada akhirnya memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat luas,” ungkap Dudung.

Beliau berharap gerakan yang dipelopori oleh Kemenimipas ini bisa menularkan semangat positif dan menjadi sumber inspirasi bagi kementerian serta lembaga negara lainnya yang juga memiliki banyak aset lahan menganggur. Dudung juga mengapresiasi instansi seperti TNI dan Polri yang sebelumnya sudah mulai berjalan memanfaatkan lahan tidur demi kemaslahatan masyarakat.

Menghadapi Tantangan Global dan Birokrasi Lahan

Lebih lanjut, Dudung mengingatkan bahwa situasi perekonomian global saat ini sedang berada dalam kondisi yang penuh tekanan dan tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antar-lembaga sangat krusial untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga hingga ke seluruh pelosok negeri.

Meski demikian, dalam implementasinya di lapangan, program ini masih menemui beberapa ganjalan, terutama terkait dengan aspek legalitas dan status administratif lahan milik negara. Dudung mencatat beberapa tantangan utama yang harus segera diselesaikan:

• Birokrasi Perizinan: Proses izin pemanfaatan lahan negara yang cenderung rumit dan memakan waktu.
• Aspek Perpajakan: Persoalan terkait pajak reguler pada lahan yang akan dioptimalkan.
• Kepastian Status Tanah: Kejelasan administratif agar tidak memicu sengketa di kemudian hari.

Menanggapi kendala ini, Dudung berkomitmen bahwa Kantor Staf Kepresidenan akan segera melakukan koordinasi dan memfasilitasi komunikasi dengan kementerian-kementerian terkait. Menurutnya, aturan administratif harus memiliki fleksibilitas tinggi jika lahan tersebut digunakan demi kepentingan publik dan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.

Sebagai penutup, Dudung berharap program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan lahan tidur di lapas ini bisa sukses besar dan bertransformasi menjadi pilot project atau proyek percontohan nasional yang ideal bagi instansi pemerintahan lainnya di Indonesia.