Krisis di Iran: Eskalasi Protes Nasional yang Mematikan dan Ultimatum Keras dari Donald Trump

Semarang (usmnews) – Dikutip dari Detik.com Republik Islam Iran saat ini tengah berada dalam pusaran krisis domestik yang semakin memanas. Gelombang aksi unjuk rasa yang telah berlangsung selama lebih dari satu pekan telah menelan banyak korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari berbagai lembaga hak asasi manusia internasional seperti Reuters, HRANA, dan Hengaw, jumlah korban tewas akibat bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan dilaporkan telah mencapai angka 16 hingga 17 orang. Angka ini diperkirakan masih bisa bertambah seiring dengan belum meredanya tensi di berbagai wilayah.

Selain jatuhnya korban jiwa, tindakan represif otoritas keamanan juga terlihat dari masifnya penangkapan massal. Dilaporkan bahwa lebih dari 580 orang telah ditahan dalam berbagai operasi penertiban di penjuru negeri. Pemicu utama dari ledakan kemarahan publik ini adalah persoalan ekonomi yang mencekik, mulai dari inflasi yang melonjak tajam, anjloknya nilai tukar mata uang rial, hingga merosotnya daya beli masyarakat. Aksi yang semula dipelopori oleh para pedagang di kawasan bazar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penghematan energi pemerintah, dengan cepat meluas ke berbagai elemen masyarakat lainnya, termasuk mahasiswa dan kaum pekerja.

Skala geografis protes kali ini sangat luas, mencakup lebih dari 170 lokasi di 25 provinsi dari total 31 provinsi di Iran. Meskipun intensitasnya dinilai belum sekuat gelombang protes pada tahun 2022 pasca kematian Mahsa Amini, penyebaran aksi yang meluas hingga ke ibu kota Teheran dan wilayah-wilayah konservatif seperti Qom menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik yang sangat dalam dan merata. Di beberapa daerah, kekerasan dilaporkan terjadi secara sporadis; mulai dari ledakan granat rakitan hingga serangan bersenjata yang menewaskan anggota milisi pro-pemerintah, Basij.

Menanggapi situasi yang kian tak terkendali, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akhirnya angkat bicara. Dalam pidatonya, Khamenei memberikan garis tegas antara masyarakat yang menyampaikan keluhan ekonomi dengan pihak-pihak yang ia sebut sebagai “perusuh” yang diprovokasi oleh kekuatan asing. Ia menginstruksikan aparat untuk memberikan “pelajaran” kepada para perusuh tersebut, yang ditafsirkan sebagai lampu hijau bagi Garda Revolusi Iran dan paramiliter Basij untuk melakukan tindakan tegas. Sebaliknya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian sempat mencoba mendinginkan suasana dengan menyerukan pendekatan yang lebih ramah dan dialogis, meskipun realita di lapangan tetap menunjukkan kekerasan yang eskalatif.

Ketegangan domestik ini semakin diperkeruh oleh intervensi politik dari luar negeri. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ultimatum keras kepada pemerintah Iran. Trump memperingatkan Teheran agar segera menghentikan tindakan brutal terhadap demonstran damai. Dengan retorika yang tajam, Trump menyatakan bahwa jika rezim Iran terus membunuh warga sipilnya sendiri, Amerika Serikat “akan datang untuk menyelamatkan mereka.” Meskipun bentuk intervensi tersebut tidak dijelaskan secara rinci, ancaman ini langsung memicu kemarahan pejabat Teheran yang membalas dengan ancaman serangan balik terhadap pasukan AS di Timur Tengah.

Di tengah gejolak politik dan keamanan ini, Iran sempat mengirimkan sinyal diplomatik dengan mengklaim penghentian pengayaan uranium untuk membuka peluang negosiasi dengan pihak Barat. Namun, tawaran tersebut tampaknya belum mendapatkan respon positif, terutama karena Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tetap bersikap skeptis dan memperingatkan Iran agar tidak menghidupkan kembali ambisi nuklirnya. Para analis risiko politik menilai bahwa meskipun protes ini bersifat spontan dan belum memiliki struktur oposisi yang terorganisir, solidnya aparat keamanan Iran saat ini masih menjadi faktor utama yang membuat rezim tersebut tetap bertahan di tengah tekanan hebat dari dalam maupun luar negeri.