KPK Siap Bekerja Sama Mengawasi Danantara jika Diminta

Jakarta (usmnews) – Rosan Roeslani memastikan BPI Danantara dapat diaudit oleh auditor dan penegak hukum, termasuk KPK, yang siap. Menanggapi hal itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa KPK siap dan akan berkoordinasi jika membutuhkan bantuan untuk mencegah korupsi di lembaga tersebut.

“Presiden baru saja meresmikannya. Jika CEO meminta, kami pasti akan mengoordinasikannya,” kata Setyo, yang menerima pesan singkat pada Senin (24/2/2025).”

Setyo menjelaskan bahwa KPK bertugas dan berfungsi untuk mencegah serta menindak tindak pidana korupsi. Dia menegaskan bahwa KPK akan mengutamakan upaya pencegahan.

“Tugas KPK mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Kami akan berkoordinasi untuk mengutamakan pencegahan demi tata kelola lebih baik,” ujarnya.

UUsai meluncurkan Danantara, Rosan Roeslani menegaskan auditor dan penegak hukum bisa mengaudit lembaganya dan tak ada yang kebal hukum.

Setelah meluncurkan Danantara, Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, memastikan bahwa auditor dan lembaga penegak hukum dapat mengaudit lembaganya. Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

Rosan menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Ia menyatakan KPK dapat bertindak jika ada pelanggaran, dan BPK bisa memeriksa melalui program PSO.

Rosan menegaskan bahwa auditor dan lembaga penegak hukum tetap bisa mengaudit Danantara, membantah isu yang menyebut sebaliknya.

a menjelaskan bahwa Dewan Pengawas (Dewas) yang Erick Thohir ketuai juga mengawasi badan pelaksanaan Danantara.

“Audittor bisa mengaudit Perusahaan dengan program PSO. Berita ini perlu diluruskan. Semua pihak mengawasi dan berperan aktif agar kami berjalan dengan baik,” ujarnya.
UU BUMN menetapkan Danantara terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, dengan Dewan Pengawas mengawasi operasional yang Badan Pelaksana jalankan.

Danantara menerima modal tidak hanya dari penyertaan modal negara, tetapi juga dari sumber lain, seperti dana tunai, aset negara, atau saham BUMN. Selain itu, modal awal tertetapkan sebesar Rp 1.000 triliun, yang dapat bertambah seiring dengan adanya suntikan tambahan dari negara maupun sumber lainnya.