Korea Selatan Siapkan Respons Diplomatik Atas Tudingan Kaitan PUBG dengan Insiden Bom di Jakarta

Jakarta (usmnews) – Pemerintah Korea Selatan, melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST), tengah mempersiapkan tanggapan resmi menyusul pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi. Pernyataan tersebut secara kontroversial mengaitkan game battle royale populer asal Korea, PUBG: Battlegrounds, dengan insiden ledakan bom di SMA 72 Jakarta.

MCST berencana untuk secara formal menyampaikan posisinya kepada pemerintah Indonesia, yang pada intinya menegaskan bahwa tidak ada bukti yang cukup atau korelasi langsung antara permainan tersebut dengan tragedi pengeboman.

Seorang pejabat MCST, dilansir detikINET dari ZDnet pada Selasa (12/11/2025), mengindikasikan bahwa langkah-langkah sedang diambil untuk memverifikasi fakta melalui saluran diplomatik, termasuk kedutaan besar dan Kementerian Luar Negeri. “Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata berpendapat bahwa mengaitkan insiden bom tersebut dengan sebuah game dari Korea tidaklah memadai,” kata pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa posisi resmi Korea Selatan akan segera dikomunikasikan kepada pemerintah Indonesia.

Kontroversi ini mencuat setelah seorang siswa meledakkan bom di fasilitas masjid sebuah SMA di Jakarta Utara, yang menyebabkan hampir 100 orang mengalami luka-luka. Menanggapi insiden serius ini, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan kabinetnya untuk melakukan penyelidikan mendalam mengenai potensi dampak video game yang mengandung unsur kekerasan terhadap insiden tersebut.

Dalam konteks penyelidikan inilah, Mensesneg Prasetyo Hadi secara spesifik menyebut PUBG, game besutan Krafton, sebagai contoh subjek yang akan ditinjau untuk regulasi. Prasetyo berargumen bahwa game semacam itu berpotensi menormalkan kekerasan secara psikologis di benak pemain, sebuah klaim yang kemudian memicu perdebatan.

Langkah pemerintah Indonesia ini menyoroti perbedaan pandangan yang signifikan jika dibandingkan dengan kebijakan pemerintah Korea Selatan, yang justru sedang gencar mempromosikan industri game sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif.

Baru bulan lalu, Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, menyatakan dengan tegas bahwa game bukanlah zat adiktif. Ia menekankan pendiriannya bahwa industri game tidak boleh ditindas atau dikekang hanya karena adanya kasus-kasus kecanduan yang berlebihan.

Sikap ini didukung oleh Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan, Choi Hwi-young, yang berjanji untuk terus terlibat dalam diskusi konstruktif dan memberikan dukungan penuh kepada industri game untuk memacu kemajuannya.

Sebagai bukti nyata dukungan tersebut, Partai Demokrat Korea baru saja meluncurkan “Komite Khusus ke-2 untuk Game” pada 10 November. Komite ini ditugaskan untuk sejumlah agenda penting, termasuk merevisi Undang-Undang Promosi Industri Game, menyempurnakan sistem item berbasis probabilitas (gacha), membina perusahaan game skala kecil dan menengah serta pengembang game indie, sekaligus merevitalisasi ekosistem e-sports.

Isu ini muncul pada saat yang cukup sensitif secara diplomatik, yakni hanya sepuluh hari setelah para pemimpin kedua negara bertemu di KTT APEC pada 1 November. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak baru saja menegaskan kembali kerja sama erat di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk proyek strategis pengembangan bersama jet tempur KF-21.

Dengan tanggapan resmi MCST yang menolak ‘kurangnya koneksi’ antara PUBG dan insiden tersebut, perhatian kini tertuju pada apakah perbedaan pandangan fundamental mengenai industri game ini akan bereskalasi menjadi sengketa diplomatik antara Jakarta dan Seoul.