Kontroversi Penggunaan Dana BOS: Viral Guru SD di Brebes Nonton Konser Dewa 19 Menuai Kritik Tajam

Semarang (usmnews) – Dikutip dari okezone.com, Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh sebuah insiden kontroversial yang melibatkan oknum tenaga pendidik di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Berdasarkan pemberitaan yang beredar luas pada Senin, 15 Desember 2025, sejumlah guru Sekolah Dasar (SD) dilaporkan kedapatan menonton konser grup band legendaris, Dewa 19, dengan menggunakan anggaran yang tidak semestinya.

Dugaan kuat mengarah pada penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai tiket dan akomodasi kegiatan hiburan tersebut, sebuah tindakan yang langsung memicu reaksi keras dari publik.

Informasi ini pertama kali mencuat dan menjadi perbincangan hangat (viral) setelah beredar kabar bahwa para guru yang terlibat berasal dari salah satu instansi pendidikan dasar, yakni SDN Wanasari.

Dalam laporan yang tersebar, harga tiket konser yang dibeli bervariasi, mulai dari kisaran Rp130.000 hingga kategori yang lebih mahal seharga Rp300.000 sampai Rp600.000 per orang.

Penggunaan dana pendidikan yang seharusnya dialokasikan untuk operasional sekolah dan kebutuhan siswa ini dinilai sangat tidak etis, mengingat masih banyaknya kebutuhan fasilitas pendidikan yang perlu diprioritaskan.

Reaksi warganet pun tak terbendung. Kritik pedas dan sindiran membanjiri kolom komentar berbagai platform media sosial. Salah satu netizen dengan akun Fadholi_Ambar mengungkapkan kekecewaannya dengan ungkapan khas dialek setempat, “Ana-ana bae” (ada-ada saja), yang menyiratkan keheranan mendalam atas perilaku para pendidik tersebut.

Dalam komentarnya, ia menyoroti ironi perilaku guru yang seharusnya menjadi teladan. Ia bahkan menyarankan dengan nada sarkastis bahwa jika memang kondisi keuangan pribadi tidak memungkinkan, sebaiknya para guru menikmati hiburan melalui platform gratis seperti YouTube, alih-alih memaksakan diri menggunakan uang negara.

Sindiran tersebut dipertajam dengan tawaran tethering (berbagi koneksi internet) gratis bagi mereka yang bahkan tidak mampu membeli kuota, sebagai bentuk kritik sosial terhadap prioritas pengeluaran yang salah.

Insiden ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di daerah tersebut. Dana BOS, yang sejatinya dirancang oleh pemerintah untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, justru disalahgunakan untuk kepentingan rekreasional pribadi.

Publik kini menuntut adanya transparansi dan tindakan tegas dari Dinas Pendidikan setempat untuk mengusut tuntas kasus ini, memberikan sanksi administratif yang setimpal, serta memastikan pengembalian dana yang telah terpakai agar kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelola sekolah dapat pulih kembali.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh instansi pendidikan untuk lebih ketat dalam mengawasi arus kas dan penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran.