Tegas! Penyegelan Konsesi PT Bintang Harapan Palma Akibat Karhutla Berulang

Semarang (usmnews) – Tindakan tegas berupa Penyegelan Konsesi PT Bintang Harapan Palma resmi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) akibat keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Langkah hukum Penyegelan Konsesi PT Bintang Harapan Palma ini diambil secara langsung di lokasi operasional perusahaan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Langkah pengawasan intensif tersebut berlangsung pada 11–15 Agustus 2026 sebagai bentuk tindak lanjut atas terdeteksinya sejumlah titik panas (hotspot) berisiko tinggi di wilayah tersebut.

Aksi lapangan yang berujung pada penyegelan berupa penyegelan area dan pemasangan garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) serta plang peringatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan langsung dari Menteri LH/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat. Pemerintah menegaskan bahwa setiap korporasi pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) memiliki kewajiban mutlak untuk bertanggung jawab penuh atas perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di dalam seluruh areal konsesinya.

Temuan Dua Lokasi Karhutla dan Pemicu Penyegelan Konsesi PT Bintang Harapan Palma

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (GAKKUM LH), Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa tim pengawas lapangan telah berhasil mengidentifikasi dua titik lokasi kebakaran lahan utama yang terjadi dalam kurun waktu akhir Juli hingga awal Agustus 2026.

Lokasi kebakaran pertama tercatat berlangsung pada rentang tanggal 27–29 Juli 2026 di titik koordinat -3.119795, 105.26756. Berdasarkan hasil verifikasi serta pengukuran faktual di lapangan, insiden kebakaran di titik ini berdampak langsung pada area seluas 2,08 hektare (ha) lahan milik warga masyarakat sekitar dan sekitar 1,77 ha area HGU milik perusahaan.

Sementara itu, titik lokasi kebakaran kedua yang berukuran jauh lebih luas terjadi pada rentang tanggal 4–8 Agustus 2026 di titik koordinat -3.105584, 105.3126675. Kebakaran hebat tersebut hangus membakar areal konsesi perusahaan yang berbatasan langsung dengan wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau, dengan estimasi luasan area terdampak mencapai kurang lebih 454 hektare.

“Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena kebakaran tersebut terjadi berulang pada wilayah yang berada dalam area konsesi perusahaan,” tegas Rizal dalam keterangan resminya pada Jumat (21/8/2026).

Rekam Jejak Pelanggaran Berulang dan Tanggung Jawab Korporasi

Penindakan terhadap korporasi kelapa sawit ini makin diperketat mengingat insiden Karhutla bukanlah hal baru bagi perusahaan tersebut. Pihak GAKKUM LH mencatat bahwa insiden kebakaran serupa pernah melahap wilayah konsesi mereka pada tahun 2023 lalu. Atas pelanggaran masa lalu tersebut, pemerintah sebenarnya telah menjatuhkan sanksi administratif hingga sanksi gugatan hukum perdata.

Namun, kembali berulangnya peristiwa kebakaran di lokasi yang sama memicu evaluasi mendalam dan menyeluruh dari aparat penegak hukum lingkungan. Pihak kementerian menegaskan bahwa kejadian Karhutla di area konsesi tidak boleh dipandang sekadar sebagai musibah kebakaran biasa, melainkan ada indikasi kuat kelalaian dalam sistem pencegahan dan pengawasan internal perusahaan.

“Setiap pemegang izin atau pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan pengelolaan lahannya tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup,” ucap Rizal secara tegas. Pihak kementerian akan memeriksa secara komprehensif bagaimana skema mitigasi, kesiapan sarana tanggap darurat, dan infrastruktur pemadam api yang dimiliki oleh korporasi.

Langkah Penegakan Hukum Tiga Instrumen

Pengawas Lingkungan Hidup hingga saat ini masih terus mengumpulkan berbagai bukti pendukung, memetakan kondisi fisik lahan pascabakar, serta mendalami faktor-faktor pemicu munculnya titik api. Pemasangan garis PPLH bertujuan untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) agar proses pengumpulan data dan pendalaman bukti dapat berjalan secara transparan, independen, dan objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Pemerintah berkomitmen untuk tidak segan-segan menerapkan tiga instrumen penegakan hukum sekaligus jika bukti-bukti di lapangan terbukti sah secara hukum. Tiga instrumen penegakan hukum tersebut meliputi penjatuhan sanksi administratif berat, pidana lingkungan hidup, hingga gugatan perdata ganti kerugian lingkungan terhadap pelaku pembakaran lahan yang terbukti melakukan pelanggaran berulang. Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pemegang konsesi di Indonesia agar secara serius menjaga kawasannya dari ancaman Karhutla.