Konflik Berkelanjutan Antara PKB dan PBNU: Potensi Bentrok Antar Organisasi Sayap

Jakarta, (usmnews) – Perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian memanas. Konflik yang sudah berlangsung lama ini tidak hanya terbatas pada perdebatan internal, tetapi juga melibatkan badan otonom PBNU dan organisasi sayap PKB. Tindakan organisasi sayap ini dipicu oleh tekad kuat PBNU untuk merebut kembali PKB dari kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Melalui mantan Sekjen PKB, Lukman Eddy, isu muktamar tandingan untuk melengserkan Cak Imin semakin menguat.

PBNU mengklaim bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengembalikan PKB pada nilai-nilai pendiriannya, yang mereka anggap telah dilanggar di bawah kepemimpinan Cak Imin.

Pemicu utama konflik ini adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR-RI terkait Penyelenggaraan Haji 2024, yang mengkritisi kebijakan Kementerian Agama dalam pengalihan kuota haji reguler ke peserta haji khusus. Menteri Agama, Yaqut Cholil Quomas, yang juga adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, menjadi sasaran dalam konflik ini. Gus Yahya mengungkapkan bahwa ada dendam pribadi Cak Imin terhadap keluarga besar PBNU. Sebagai tanggapan, PBNU membentuk Pansus tandingan yang bertujuan untuk merebut kembali PKB dan menyingkirkan Cak Imin dari jabatannya.

Konflik ini memuncak saat muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Pada waktu itu, Pagar Nusa dan Banser dikirim ke Bali untuk melakukan apel siaga, yang bertepatan dengan HUT Ke-79 RI. Kehadiran mereka menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat Bali akan potensi bentrok fisik antara PKB dan Banser. PBNU akhirnya meminta penarikan pasukan, namun isu kudeta kembali mencuat dengan adanya rencana muktamar tandingan.

Merespons rencana tersebut, PKB di bawah pimpinan Cak Imin mengerahkan organisasi sayapnya, Garda Bangsa, untuk mempersiapkan skenario konfrontasi. Ketua Umum Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, menyatakan kesiapan untuk berhadapan dengan badan otonom PBNU, GP Ansor, terkait isu muktamar tandingan. Ia mempertanyakan legitimasi hukum GP Ansor dan Pagar Nusa dalam “menertibkan” PKB. “Jika skenarionya adalah perang, maka kami siap. Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang, kita perang,” ujar Tommy di kantor DPP PKB, Sabtu (31/8/2024).

Menanggapi tantangan tersebut, Pagar Nusa dan GP Ansor yang merasa tertantang bahkan berencana menyiapkan arena Pencak Dor untuk pertarungan langsung antara kedua organisasi sayap ini. Komandan Pasukan Inti Pagar Nusa, Gus Malik, menyatakan siap menghadapi Garda Bangsa jika diperintahkan PBNU. “Kami siap turun bersama pasukan Banser dan Ansor kapan pun diperintahkan PBNU,” tutur Gus Malik dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2024).

Sementara itu, Kepala Satkornas Banser, Gus Syafiq Syauqi, menyatakan bahwa Banser siap bergerak atas perintah PBNU. “Kami akan menginstruksikan seluruh Banser se-Nusantara untuk bergerak mengikuti komando kami,” ucap Gus Syafiq.

Konflik antara PKB dan PBNU ini masih jauh dari kata usai, dengan masing-masing pihak tampak siap untuk memperjuangkan posisi mereka. Keterlibatan badan otonom dan organisasi sayap menunjukkan betapa seriusnya situasi ini dan betapa tingginya tensi di antara kedua belah pihak. Apakah konflik ini akan berujung pada solusi damai atau malah eskalasi lebih lanjut, masih menjadi pertanyaan besar di benak publik.