Komitmen Pensiun Dini PLTU Hadapi Tantangan

Pemerintah Indonesia komitmen memensiunkan PLTU batu bara dalam 15 tahun, namun belum ada kejelasan untuk 2025. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, belum mengumumkan PLTU yang akan dipensiunkan, menimbulkan keraguan atas komitmen tersebut.

Bhima Yudhistira mengkritik kurangnya kejelasan, mengingat transisi energi menuju emisi nol 2050 membutuhkan langkah konkret, seperti mengganti PLTU batu bara dengan energi terbarukan.. Saat ini, PLTU masih mendominasi penyediaan listrik di Indonesia dengan kontribusi 67%, sementara energi terbarukan masih rendah.

Transisi energi juga harus memperhatikan dampak lingkungan, terutama terkait konservasi hutan. Pengorbanan hutan untuk swasembada energi dapat menurunkan dukungan pembiayaan global. Pemerintah perlu segera menyusun langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada PLTU batu bara dan beralih ke energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Namun, tantangan besar tetap ada. Kajian terbaru menunjukkan pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan menyelamatkan 28,5 juta ton karbon dioksida. Pemerintah juga belum memasukkan rencana pensiun dini PLTU batu bara dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2025-2060, dan tetap melanjutkan operasional PLTU batu bara hingga perjanjian PPA berakhir.

Pemerintah Indonesia harus segera mempercepat penyusunan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan energi terbarukan. Dengan meningkatkan investasi pada teknologi hijau seperti energi surya, angin, dan geotermal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada PLTU batu bara. Langkah ini tidak hanya akan membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan peluang baru di sektor energi terbarukan. Pemerintah juga perlu melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam transisi ini untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam proses perubahan energi yang sedang berlangsung.

Langkah tegas dan koordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan mempercepat transisi energi Indonesia.