# Keringanan Pajak Kendaraan DKI Jakarta: Pembebasan Sanksi Administrasi hingga Akhir 2025

Jakarta (usmnews) di kutip dari detiknews Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat melalui peluncuran kebijakan **pembebasan sanksi administratif** untuk Pajak Kendaraan Bermotor (**PKB**) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (**BBNKB**). Inisiatif ini merupakan upaya nyata Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung dan meringankan beban wajib pajak di Ibu Kota.

Kebijakan ini resmi berlaku berdasarkan **Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025** dan memiliki periode efektif yang cukup panjang, yaitu mulai dari **10 November hingga 31 Desember 2025**. Ini artinya, warga Jakarta memiliki waktu hampir dua bulan penuh untuk memanfaatkan kesempatan emas ini.

—

### Mekanisme Otomatis Tanpa Perlu Pengajuan

Salah satu aspek yang paling memudahkan dalam kebijakan ini adalah pelaksanaannya yang bersifat **otomatis (secara jabatan/by system)**, sehingga menghilangkan kebutuhan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan secara terpisah. Menurut keterangan resmi dari Bapenda DKI yang dirilis pada Minggu (9/11/2025), sanksi administratif berupa **bunga keterlambatan** akan dihapuskan secara langsung pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok pajak kendaraan.

“Melalui mekanisme otomatis (by system) sanksi bunga keterlambatan akan langsung dihapus saat Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok pajak kendaraan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Samsat atau mengirim surat permohonan. Proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien,” jelas Bapenda DKI.

Proses yang efisien dan cepat ini dirancang untuk **mempermudah proses administrasi** dan mendorong lebih banyak Wajib Pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak mereka tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit.

—

### Siapa yang Berhak dan Tujuan Kebijakan

Program pembebasan sanksi administratif ini ditujukan bagi **seluruh Wajib Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta** yang melaksanakan pembayaran pokok pajak selama periode yang telah ditetapkan, yakni **10 November hingga 31 Desember 2025**. Selama rentang waktu ini, sistem akan secara otomatis menyesuaikan dan menghapus bunga keterlambatan, tanpa Wajib Pajak perlu mengambil langkah tambahan apapun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekadar memberikan keringanan, tetapi juga memiliki beberapa **tujuan strategis** yang lebih luas:

* **Mendorong Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat:** Dengan menghapus sanksi, masyarakat diharapkan terdorong untuk segera melunasi tunggakan mereka.

* **Mengoptimalkan Penerimaan Daerah:** Pelunasan kewajiban pajak tanpa beban tambahan bunga akan mengoptimalkan pemasukan kas daerah.

* **Mempermudah Proses Administrasi:** Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak agar proses pembayaran lebih nyaman dan cepat.

Dengan melunasi pajak kendaraan sebelum batas akhir **31 Desember 2025**, warga Jakarta tidak hanya terbebas dari sanksi bunga keterlambatan, tetapi juga secara langsung **berkontribusi dalam memperkuat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Jakarta**. Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini sebagai langkah mudah dalam mendukung kemajuan Ibu Kota tanpa terbebani sanksi.