Kepala BSKAP Mengatakan: Pergantian Kurikulum Tidak Boleh Bersifat Politis

(usmnews) – Masa jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim akan segera berakhir pada sekitar Oktober 2024. Dengan berakhirnya masa jabatan Nadiem bersamaan dengan pergantian presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, muncul pertanyaan besar mengenai nasib kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, yang telah digagas oleh beliau.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan, terutama kurikulum nasional, seharusnya tidak dicampuri oleh nuansa politis. “Kami setuju bahwa kebijakan pendidikan haruslah konsisten dan tidak boleh berubah setiap kali terjadi pergantian kekuasaan politik. Perubahan harus didasarkan pada kebutuhan yang komprehensif dan bukan semata karena alasan politik,” kata Anindito dalam wawancara pada Senin (15/7/2024).

Anindito, yang akrab disapa Nino, menjelaskan bahwa dalam mengambil kebijakan pendidikan, prioritas utama haruslah kepentingan anak-anak dan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya tidak diubah secara tergesa-gesa, seperti yang sering terjadi pada kepemimpinan menteri pendidikan sebelumnya. “Yang harus diprioritaskan adalah kesejahteraan anak-anak dan kemajuan pendidikan,” tegasnya.

Optimistis Kurikulum Merdeka Tetap Diterapkan

Nino juga menyampaikan keyakinannya bahwa Kurikulum Merdeka harus tetap berlanjut tanpa dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan. Dia mengambil contoh penerapan Kurikulum Merdeka yang tidak langsung menggantikan Kurikulum 2013. Sebelumnya, Kemendikbud melakukan evaluasi dari Kurikulum 2013 sejak tahun 2020, mengembangkan prototipe baru, dan mengujinya di berbagai daerah. “Kami telah memberikan opsi kepada sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka sejak waktu itu. Sekolah yang berminat diperbolehkan untuk menerapkannya,” ungkapnya. Meskipun baru secara resmi diterapkan sebagai Kurikulum Nasional sejak Maret 2024, Nino menginformasikan bahwa 95% sekolah di seluruh Indonesia kini telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

Oleh karena itu, Nino sangat berharap agar Kurikulum Merdeka tidak diubah hanya karena ada pergantian menteri atau alasan politis. “Jika kita melihat ini dari sudut pandang politik, kita akan melewatkan fakta bahwa 95% sekolah di Indonesia telah berhasil menerapkan kurikulum ini,” pungkasnya.

Dengan demikian, penting bagi pemerintahan yang baru untuk melanjutkan kebijakan pendidikan yang telah mapan dan berhasil, serta memastikan bahwa pergantian kurikulum tidak terjadi secara terburu-buru dan diputuskan tanpa kajian yang mendalam. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi bangsa, dan stabilitas kebijakan pendidikan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.