Kementerian HAM Siap Jalankan Penghematan Anggaran di 2025

Jakarta, (usmnews) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kementeriannya siap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran pada 2025. Pigai mengatakan bahwa sejak awal, Kementerian HAM sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mempercepat pencapaian cita-cita Presiden Prabowo. “Kami staf dan pembantu Presiden yang siap laksanakan perintah! Presiden adalah kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang,” ujar Pigai kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM akan terus mendorong akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas. Namun, ia tidak merinci langkah-langkah penghematan anggaran yang akan dilakukan oleh kementeriannya. Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kinerja di Kementerian HAM tidak akan terganggu oleh penghematan anggaran. “Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah! Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan,” tegas Pigai.

Program prioritas yang telah dirancang, lanjut Pigai, tetap berjalan sesuai jadwal. Ia mencontohkan penyusunan regulasi induk terkait HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Selain itu, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan penerbitan Keppres tentang Restorative Justice dan Keppres tentang Bisnis dan HAM.

“Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB paling tidak 4 kali dalam 1 tahun juga jalan,” kata Pigai. Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) juga telah selesai dua bulan lebih awal. Selain itu, pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 juga telah rampung pada Desember 2024, enam bulan lebih cepat dari target tim transisi.