Industri Akomodasi Jateng Khawatirkan Efisiensi Anggaran

SEMARANG (usmnews) – Pelaku industri akomodasi di Jawa Tengah khawatir dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan komitmennya untuk mengurangi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Saya mengajak seluruh pihak mengurangi pengeluaran seremoni, seminar, atau kajian. Fokus kita sekarang adalah menyelesaikan masalah langsung,” ujar Prabowo pada akhir 2024.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, Heru Isnawan, mengungkapkan kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran bisa memengaruhi bisnis hotel. Menurutnya, pemerintah dapat tetap menggelar acara Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition (MICE) di hotel tanpa harus melarangnya.

“Hotel menawarkan pilihan harga yang fleksibel sesuai anggaran. Heru menjelaskan pada Rabu (22/1/2025) bahwa menggelar acara sendiri tanpa hotel justru membuang waktu dan sumber daya karena kurangnya petugas profesional.

Heru menambahkan, acara MICE di hotel lebih praktis dan efisien. Pelaku industri akomodasi siap menyesuaikan layanan dengan anggaran pemerintah. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap sektor pariwisata.

Sementara itu, Ketua Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur, Kirno Prasojo, menyarankan agar pemerintah juga mengarahkan penyelenggaraan acara ke homestay. “Jika acara digelar di homestay, pendapatannya langsung dirasakan masyarakat. Kami sering mengadakan pelatihan hingga 120 orang di joglo, meskipun fasilitasnya tidak seperti hotel,” ujar Kirno.

Guru Besar Undip, FX Sugiyanto, menilai efisiensi anggaran sebagai langkah positif, tetapi perlu kebijakan konsisten agar tidak kontraproduktif.5

“Efisiensi itu bagus, tetapi persepsi publik terhadap kabinet yang besar bisa menjadi masalah. Dampak kebijakan ini baru terlihat dalam beberapa bulan ke depan,” jelas Sugiyanto.

Pelaku industri berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran. Dengan pendekatan yang tepat, sektor akomodasi tetap bisa mendukung program pemerintah tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis.