Kejagung Komitmen Bantu BPOM Berantas Mafia dan Korupsi

Baca juga berita yang lain : Nasional

JAKARTA (usmnews) – Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar pada Rabu (11/12) di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menghasilkan komitmen Kejaksaan Agung untuk mendukung BPOM dalam memberantas praktik mafia dan korupsi yang sering mengancam sektor obat dan pangan.

Burhanuddin mengatakan bahwa Kejagung siap memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi BPOM, terutama terkait gugatan dan masalah perdata. “Kami bisa memberikan dukungan dalam bentuk legal opinion, pendampingan, dan berbagai hal lainnya yang dapat kami kerjakan bersama,” ujar Burhanuddin kepada wartawan di lokasi. Ia juga menegaskan bahwa BPOM bisa menyerahkan segala hal terkait gugatan kepada Kejagung agar dapat diselesaikan dengan tepat.

Taruna Ikrar menyampaikan bahwa BPOM memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat besar, mencakup pengawasan terhadap industri obat, makanan, hingga produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Menurutnya, BPOM mengelola ratusan ribu pekerjaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti industri obat dan pangan, serta perizinan untuk ekspor-impor. Taruna menjelaskan, hal ini membuka celah bagi berbagai kerawanan, termasuk korupsi, mafia, dan pelanggaran terkait pengedaran obat dan pangan ilegal.

“Dengan banyaknya stakeholder yang kami awasi, mulai dari izin, surat keterangan, hingga ekspor dan impor, tentu ada kerawanan yang harus kami waspadai. Kerawanan dalam sertifikasi bisa menimbulkan berbagai masalah,” jelas Taruna.

Lebih lanjut, Taruna mengungkapkan bahwa BPOM memiliki kedeputian penindakan yang terdiri dari 600 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Meski demikian, jumlah tersebut masih dirasa kurang untuk menangani masalah hukum yang ada, termasuk kejahatan siber dan penyebaran pangan serta obat ilegal. BPOM pun berharap adanya dukungan lebih dalam bentuk pendampingan dari Kejagung untuk meningkatkan kapasitas penyidik.

“Kami masih membutuhkan tambahan pegawai, terutama PPNS. Saat ini kami hanya memiliki 600 orang penyidik, atau sekitar 10 persen dari yang diperlukan,” tambah Taruna.

Sebagai komitmen untuk memastikan BPOM menjadi lembaga yang bebas dari mafia dan korupsi, Taruna menyebut bahwa BPOM juga bekerja sama dengan kejaksaan tinggi di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi di seluruh Indonesia.

“Kami ingin BPOM menjadi lembaga yang anti-korupsi, bebas dari mafia, dan menjaga keselamatan bangsa, terutama dalam hal kesehatan masyarakat,” pungkas Taruna.

Dengan komitmen kuat dari kedua pihak, BPOM berharap dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan, sehingga masyarakat dapat terhindar dari produk obat dan pangan ilegal yang membahayakan kesehatan.

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Kejagung Komitmen Bantu BPOM Berantas Mafia dan Korupsi dapat Anda temukan pada Nasional dan di tulis oleh Marcel