Kalsel Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit

Banjarmasin (usmnews) – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) sebagai langkah strategis dalam mencegah dan menanggulangi penyakit yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kalsel, Anhar Ihwan, mengungkapkan bahwa ancaman penyakit berpotensi KLB di wilayahnya masih tinggi. Hingga minggu epidemiologi ke-37 tahun 2025, pihaknya mencatat 8.479 sinyal peringatan dini dan 26 kejadian KLB.

“Namun, kami berhasil meningkatkan pelaksanaan SKDR secara signifikan. Ketepatan pelaporan mencapai 98,95 persen, dan tingkat respons terhadap peringatan dini dalam waktu kurang dari 24 jam menyentuh 96,36 persen. Ini buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pejuang SKDR di lapangan,” ujar Anhar di Banjarbaru, Rabu.

Atas pencapaian tersebut, Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada Kalimantan Selatan sebagai provinsi terbaik dalam pelaksanaan SKDR regional Kalimantan tahun 2024. Keberhasilan ini hasil dari kesiapsiagaan melalui penanganan kasus, pengendalian risiko, imunisasi respons, dan komunikasi efektif.

Dinas Kesehatan Kalsel juga terus meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, supervisi, dan pelatihan analisis data penyakit.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Sumarjaya, menegaskan pentingnya membangun sistem surveilans yang kuat sebagai fondasi ketahanan kesehatan nasional.

“Pandemi COVID-19 memberi pelajaran penting. Kita harus memiliki sistem surveilans yang cepat, adaptif, dan berbasis data. Data yang dikumpulkan secara sistematis akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” tegasnya.

Pernyataan itu muncul dalam workshop lanjutan pertemuan advokasi analisis data di Makassar, 31 Oktober–1 November 2024. Kegiatan workshop yang berlangsung di Kalsel ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis petugas kesehatan dalam mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data SKDR sebagai dasar kebijakan.

Peserta workshop berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT Kekarantinaan Kesehatan se-Kalimantan Selatan. Mereka mendapatkan pendampingan langsung dari para narasumber dan fasilitator berpengalaman, baik melalui sesi teori maupun praktik lapangan.

“Workshop ini tidak hanya pelatihan teknis, tapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat sistem kesehatan nasional,” tambah Sumarjaya.

Sebagai bagian dari transformasi digital, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) meluncurkan Web Panduan Surveilans. Platform ini menyediakan panduan teknis, alat bantu kerja, dan pedoman yang tersedia kapan pun dan di mana pun.

Inovasi ini bertujuan mempermudah tugas petugas surveilans, baik saat bekerja di kantor maupun di lapangan ketika menghadapi KLB.

Melalui kolaborasi dan penguatan kapasitas SDM daerah, Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem deteksi dini yang tangguh. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya nasional dalam mencegah dan merespons penyakit menular, serta mewujudkan ketahanan kesehatan Indonesia yang lebih kuat di masa depan.