JPPI: Prioritaskan Pendidikan, Bukan Makan Siang!

Baca juga berita yang lain : Education

(usmnews) – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengusulkan agar program makan siang gratis yang diusulkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu dievaluasi ulang. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dunia pendidikan Indonesia masih memiliki banyak prioritas yang harus segera diatasi dibandingkan dengan program makan siang gratis yang dinilai kurang memiliki tujuan yang jelas.

“Saya melihat pelaksanaan program makan siang gratis ini terlalu terburu-buru dan cenderung untuk kejar pencitraan. Sementara tujuan utama program ini masih belum jelas. Sebenarnya, program ini tujuannya apa?” ungkap Ubaid dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024). Ubaid menambahkan bahwa jika program tersebut bertujuan untuk mencegah gizi buruk atau stunting, maka program makan siang gratis di sekolah adalah langkah yang salah.

Menurutnya, untuk mencegah stunting, seharusnya fokus diberikan kepada ibu hamil dan anak-anak usia di bawah dua tahun. “Jadi makan siang ini bukan untuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah,” ujarnya. Selain itu, jika tujuannya adalah pemenuhan gizi anak usia sekolah, program ini juga tidak efektif karena hanya mencakup sesi makan siang, sedangkan sarapan dan makan malam tidak terkontrol oleh pemerintah. “Belum lagi, ada kemungkinan anak-anak tidak menyukai menu yang disediakan, sehingga makanan terbuang sia-sia dan menambah masalah sampah sisa makanan yang belum terselesaikan,” tambah Ubaid.

Lebih jauh lagi, Ubaid menyebut bahwa pemerintah saat ini belum memiliki data kependudukan yang akurat, sehingga ada potensi bantuan salah sasaran. Ia mengingatkan bahwa kesalahan serupa pernah terjadi dalam program-program seperti Bantuan Sosial (Bansos), Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Apakah kita akan menggunakan data yang sama untuk mengulangi kesalahan yang sama? Sampai sekarang, belum ada kejelasan terkait hal ini,” kata Ubaid.

Prioritas Masalah Pendidikan

Ubaid mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada masalah pendidikan yang lebih mendesak, seperti:

1. Mengatasi Tiga Dosa Besar
   Ubaid menekankan pentingnya menangani perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dalam dunia pendidikan. Kasus-kasus ini masih sering terjadi dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
2. Biaya Pendidikan yang Semakin Mahal
   Biaya pendidikan yang kian mahal menjadi beban bagi masyarakat. Menurut Ubaid, program wajib belajar 12 tahun juga belum sepenuhnya terealisasi.
3. Akses dan Kualitas Pendidikan
   Akses dan kualitas pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan. Berdasarkan data BPS 2023, rata-rata lama sekolah nasional hanya 8,7 tahun. Sementara itu, skor PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi-numerasi pelajar Indonesia masih di bawah standar minimum rata-rata dunia.
4. Nasib Guru Honorer
   Gaji yang rendah dan status yang tidak diakui oleh negara membuat guru honorer hidup dalam ketidakpastian. Ubaid menegaskan bahwa masalah ini lebih mendesak dan harus menjadi prioritas dalam penganggaran daripada program makan siang gratis yang rawan pemborosan anggaran dan korupsi.

“Persoalan ini jauh lebih penting dan mendesak untuk diberikan perhatian dan anggaran, dibandingkan dengan program makan siang gratis yang potensial membuang-buang anggaran,” pungkas Ubaid.

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai JPPI: Prioritaskan Pendidikan, Bukan Makan Siang! dapat Anda temukan pada Education dan di tulis oleh Risya