Istana Menyesal Cabut ID Wartawan CNN, Dewan Pers Tuntut Akses Peliputan Segera Dipulihkan

Jakarta (usmnews) – Dikutip dari Kompas.com, Polemik terkait pencabutan ID khusus Istana milik wartawan CNN Indonesia TV, Diana Valencia, memasuki babak baru setelah pihak Sekretariat Presiden (Setpres) menyampaikan penyesalan resminya. Pencabutan akses liputan ini sebelumnya dilakukan usai Diana Valencia mengajukan pertanyaan sensitif kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan tersebut menjadi sorotan publik mengingat isu keracunan massal yang melibatkan program unggulan pemerintah. Pencabutan ID khusus ini merupakan bentuk pembatasan kerja yang signifikan bagi seorang jurnalis Istana.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, Yusuf Permana, menegaskan bahwa pihaknya menyesal atas insiden tersebut dan berjanji bahwa kejadian penarikan ID wartawan ini tidak akan terulang kembali di masa mendatang. Yusuf mengklaim bahwa Kepala Biro Pers dan Media juga telah menyatakan penyesalan mendalam atas keputusan tersebut.

“Kami memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi teman-teman yang bertugas di Istana kita memahami bahwa tidak akan ada lagi terulang kembali kejadian ini,” ujar Yusuf di Istana, Jakarta, Senin (29/9/2025). Yusuf juga mengklaim Biro Pers Setpres senantiasa menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menekankan bahwa Biro Pers sangat menghormati peran jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi dalam menyampaikan berita yang akurat, kritis, dan akuntabel kepada masyarakat Indonesia. Pihak Istana berkomitmen untuk tetap berkolaborasi dan menjunjung tinggi kebebasan pers.

Pernyataan penyesalan dari pihak Istana ini muncul setelah Dewan Pers secara tegas mendesak pengembalian akses peliputan sang jurnalis. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melalui siaran pers pada Minggu (28/9/2025), meminta agar akses liputan Diana Valencia segera dipulihkan sehingga ia dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana. Desakan Dewan Pers ini didasarkan pada pengaduan yang telah mereka terima secara resmi. Dewan Pers secara keras mengingatkan semua pihak, termasuk Istana Kepresidenan, untuk mematuhi UU Pers dan menghormati kemerdekaan pers. Sikap tegas Dewan Pers ini menjadi penegas bahwa setiap upaya pembatasan kerja jurnalis adalah pelanggaran terhadap asas kemerdekaan pers.