Inggris-Prancis Bahas Pengiriman Tentara ke Ukraina

London (usmnews) – Keir Starmer dan Emmanuel Macron secara diam-diam membahas pengiriman tentara Barat ke Ukraina sebagai pasukan penjaga perdamaian. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan ide ini pekan lalu dan menyatakan niatnya untuk membahasnya langsung dengan Starmer saat mengunjungi Kyiv. Namun, menurut laporan The Telegraph, PM Starmer belum sepenuhnya setuju dengan gagasan tersebut.

Juru bicara 10 Downing Street dan Istana Elysee tidak membantah diskusi terkait pengerahan tentara ini, namun mereka enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai pembicaraan kedua pemimpin. Dalam kunjungannya ke Kyiv pada hari Kamis, Starmer berjanji menjalin pakta “kemitraan 100 tahun” dengan Ukraina.

Laporan menyebutkan Donald Trump berencana mengajukan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa di zona demiliterisasi Rusia-Ukraina, tanpa melibatkan pasukan AS.

Macron sebelumnya mengemukakan ide ini kepada Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, bulan lalu. Namun, Warsawa dengan tegas menyatakan tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Zelensky mengungkapkan melalui media sosial bahwa ia telah berdiskusi dengan sekutu utama tentang langkah-langkah praktis implementasi gagasan ini.

Boris Johnson dan Jeremy Hunt mendukung rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian, namun pemerintah yang akan mengambil keputusan akhir. Inggris telah memberikan bantuan militer dan sipil sebesar 12,8 miliar poundsterling sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022. Inggris melaporkan telah melatih 50.000 tentara Ukraina di wilayahnya.

Namun, gagasan ini menuai kritik dari Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuduh Inggris sengaja memperpanjang konflik. “Dukungan berkelanjutan pemerintah Inggris terhadap Kyiv menunjukkan bahwa London jelas tidak berusaha menyelesaikan konflik. Sebaliknya, mereka melakukan segala cara untuk membuatnya berlarut-larut, sehingga memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina,” ujar Zakharova.

Meski berpotensi meredakan konflik, pengerahan pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan risiko eskalasi. Pemerintah Inggris masih mempertimbangkan keterlibatannya. Sementara itu, para pemimpin negara Barat terus berdiskusi untuk mencari solusi terbaik bagi perdamaian di kawasan tersebut.