Indonesia Mengukir Sejarah: Resmi Memegang Presidensi Dewan HAM PBB 2026

Semarang (usmnews) – Dikutip dari CNBC Indonesia, Indonesia secara resmi mencatatkan pencapaian diplomatik yang luar biasa di kancah internasional.

Negara kepulauan terbesar ini telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode tahun 2026. Keputusan bersejarah ini dikukuhkan dalam pertemuan organisasi Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Kamis, 8 Januari 2026.

Amanah besar ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa. Terpilihnya Indonesia merupakan buah dari dukungan solid dan konsensus yang diberikan oleh negara-negara dalam Kelompok Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG).

Proses nominasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak akhir Desember 2025, di mana Indonesia menjadi kandidat tunggal yang diusulkan oleh kawasan tersebut, mencerminkan kepercayaan tinggi komunitas regional terhadap integritas diplomasi Indonesia.

Dalam menjalankan mandatnya, pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri telah menyiapkan visi yang jelas. Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 akan menitikberatkan pada tiga pilar utama: pembangunan kepercayaan (trust building), penguatan dialog antar-kawasan yang lebih produktif, serta mendorong keterlibatan yang inklusif dari seluruh pemangku kepentingan.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjalankan peran kepemimpinan ini secara imparsial atau tidak memihak, guna memastikan bahwa perlindungan dan pemajuan HAM dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga dunia.

Pencapaian ini juga memiliki nilai historis yang sangat kuat. Meskipun Indonesia pernah memimpin Komisi HAM PBB (lembaga pendahulu sebelum menjadi Dewan HAM) pada tahun 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono, ini adalah pertama kalinya Indonesia menjabat sebagai Presiden sejak lembaga tersebut bertransformasi menjadi Dewan HAM PBB pada tahun 2006.

Secara simbolis, kepemimpinan Indonesia pada 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sebuah momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola HAM global yang lebih konstruktif dan berbasis pada kerja sama multilateral.

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa rekam jejak Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan diakui secara global. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, turut menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas posisi strategis ini. Ia menilai bahwa peran Indonesia akan menjadi kunci dalam menangani berbagai isu HAM internasional yang kompleks, termasuk upaya dalam menjembatani perbedaan pandangan antara negara-negara maju dan berkembang.

Dengan posisi Presiden Dewan HAM PBB di tangan, Indonesia memiliki panggung yang sangat strategis untuk mengarahkan kebijakan dunia dalam melindungi hak-hak dasar manusia. Dunia kini menanti bagaimana “Diplomasi Jalan Tengah” ala Indonesia mampu membawa suasana yang lebih kondusif dalam setiap sidang-sidang HAM di Jenewa sepanjang tahun 2026 mendatang.

Pencapaian ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam politik luar negeri dan memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian serta keadilan dunia.