Hengkang, Tentara Prancis Tinggalkan Senegal

Dakar (usmnews) – Hengkang, tentara Prancis meninggalkan Senegal, bekas jajahannya di Afrika Barat. Pihak militer Prancis menyerahkan dua fasilitas kepada Senegal pada hari Senin. Kedutaan Besar Prancis di Dakar mengumumkan penyerahan itu, dan Russia Today melaporkan kejadian itu pada Selasa (11/3/2025).

Kemudian, pemerintah Prancis dan Senegal membentuk komisi bersama untuk menyelesaikan penarikan sekitar 350 tentara hingga akhir 2025. Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye, menyatakan bahwa pasukan Prancis harus pergi agar kedaulatan negara tetap terjaga. Ia menegaskan bahwa kehadiran pasukan asing tidak sesuai dengan kepentingan nasional.

Selanjutnya, pihak Prancis mengembalikan fasilitas dan perumahan di distrik Marechal dan Saint-Exupery di Dakar. Pihak militer mengumumkan bahwa mereka siap menyerahkan kedua wilayah itu sejak musim panas 2024. Selain itu, mereka memindahkan fasilitas lain sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Kemudian, tren hengkang Prancis meluas di Afrika Barat. Beberapa bekas koloni, termasuk Burkina Faso, Mali, dan Niger, memutus hubungan pertahanan dengan Paris. Negara-negara itu mengkritik Prancis karena gagal menangani pemberontak jihadis dan mulai menjalin kerja sama pertahanan dengan Rusia.

Akhirnya, Prancis menyerahkan kamp militer Port-Bouet di Pantai Gading kepada otoritas setempat. Presiden Pantai Gading, Alassane Ouattara, menyatakan penyerahan itu merupakan bagian dari rencana modernisasi angkatan bersenjata nasional. Hengkang Prancis juga terjadi di Chad, di mana negara itu mengakhiri kemitraan militer dengan Paris secara tiba-tiba. Keputusan itu mengakhiri kehadiran tentara Prancis di wilayah Sahel.

Dengan demikian, tren hengkang semakin jelas. Negara-negara Afrika menolak pengaruh kolonial masa lalu. Pihak berwenang dan masyarakat Afrika menuntut kedaulatan penuh dan kerja sama regional untuk mengatasi ancaman keamanan. Transisi ini menunjukkan pergeseran geopolitik di Afrika Barat dan Sahel serta menegaskan tekad negara-negara tersebut untuk mengelola pertahanan secara mandiri.