Hamas Mulai Kaji Proposal 20 Poin Rencana Trump Akhiri Perang di Gaza

Jakarta (usmnews) – Dikutip dari Detikcom. Organisasi Hamas saat ini dilaporkan tengah berada dalam tahap serius meninjau dan mengkaji sebuah rencana damai komprehensif untuk Gaza yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Rencana ini muncul di tengah tekanan dan ultimatum waktu singkat dari pihak Amerika Serikat, yang mendesak tanggapan segera dari kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Sebuah sumber Palestina, yang dikutip oleh AFP, pada hari Rabu (1/10/2025), mengungkapkan bahwa Hamas telah menginisiasi serangkaian konsultasi internal yang melibatkan para pemimpin politik dan militer utamanya. Diskusi ini dilakukan baik di wilayah Palestina maupun di luar negeri. “Hamas telah memulai serangkaian konsultasi dengan para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri Palestina,” ujar sumber tersebut. Mengingat kompleksitas dan dampak mendalam dari proposal yang diajukan, proses pembahasan dan analisis ini diperkirakan akan memakan waktu. Sumber tersebut menambahkan, “Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya.”

Pihak Qatar, yang dikenal sebagai mediator kunci dalam konflik ini, juga telah mengonfirmasi bahwa Hamas telah memberikan jaminan untuk mempelajari proposal tersebut “secara penuh hati-hati.” Hamas juga telah menjadwalkan pertemuan-pertemuan khusus untuk secara kolektif merumuskan tanggapan mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menyatakan optimisme terkait proposal tersebut, meski masih terlalu dini untuk memberikan jawaban konkret. “Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami sungguh optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif,” kata al-Ansari.

Proposal yang dilontarkan oleh Trump ini merupakan paket 20 poin yang mendesak Hamas untuk segera memberikan jawaban dalam jangka waktu yang sangat terbatas, yakni sekitar tiga hingga empat hari. Dilansir AFP pada Selasa (30/9), inti dari rencana ambisius tersebut mencakup beberapa poin kunci, di antaranya adalah: gencatan senjata segera, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas secara penuh, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza. Fase pascaperang kemudian akan diikuti oleh pembentukan otoritas transisi yang unik, dipimpin langsung oleh Donald Trump sendiri.

Rencana ini secara luas telah menerima sambutan yang positif dari berbagai pihak internasional, termasuk negara-negara besar, serta sejumlah negara Arab dan Muslim yang memiliki kepentingan mendalam dalam stabilitas kawasan. Selain aspek militer dan perdamaian, kesepakatan tersebut juga memiliki tuntutan politik yang signifikan, yang mengharuskan Hamas untuk sepenuhnya dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari peran-peran pemerintahan Palestina di masa depan. Meskipun demikian, proposal ini juga menyertakan tawaran amnesti bagi anggota Hamas atau pihak lain yang bersedia setuju untuk “hidup berdampingan secara damai” dengan Israel. Penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza dalam rencana tersebut akan menandai berakhirnya hampir dua tahun konflik intensif sejak tanggal 7 Oktober 2023.

Di pihak lain, tanggapan dari Israel menunjukkan adanya perpecahan internal dalam pemerintahan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa meskipun ada rencana perdamaian, militer Israel akan tetap mempertahankan kehadirannya di sebagian besar wilayah Gaza. Netanyahu juga menegaskan bahwa ia tidak menyetujui pembentukan negara Palestina selama diskusi yang ia lakukan di Washington. “Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Israel yang beraliran sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang juga merupakan anggota koalisi pemerintahan Netanyahu, bahkan secara tegas mengecam rencana Trump, menyebutnya sebagai “kegagalan diplomatik yang besar.” Sikap kontradiktif dari para petinggi Israel ini menambah lapisan kerumitan dalam proses perundingan yang tengah berlangsung.