Hamas Bahas Pembentukan Pemerintahan Persatuan di Gaza

(usmnews) – Hamas berdiskusi dengan pejabat Mesir di Kairo mengenai pemerintahan persatuan di Gaza, gencatan senjata, dan pertukaran tahanan dengan Israel. Hamas menyatakan bahwa diskusi juga membahas pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata dan pentingnya mematuhi kesepakatan. Topik utama lainnya adalah merestrukturisasi situasi politik Palestina, termasuk pembentukan pemerintahan persatuan nasional di Gaza atau komite pendukung masyarakat.

Sementara itu, Israel menegaskan bahwa mereka menentang segala kemungkinan peran Hamas atau Otoritas Palestina dalam memerintah Gaza pasca perang. Sebaliknya, Palestina menolak adanya campur tangan asing dalam urusan internal mereka. Pada Januari, Hamas meminta Fatah untuk terlibat dalam pembentukan komite pendukung masyarakat di Gaza.

Pada 19 Januari, fase pertama gencatan senjata enam pekan dimulai, memberi jeda dari serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.300 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang dan kerusakan infrastruktur yang parah.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi tuntutan kasus genosida di Mahkamah Internasional terkait perangnya di Gaza.

Upaya pembentukan pemerintahan persatuan nasional di Gaza menjadi langkah penting untuk mengatasi ketegangan internal Palestina dan memulihkan stabilitas.