Hakim MK Pertanyakan Keberadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat Partai Demokrat

JAKARTA(usmnews) – Dalam sidang sengketa pemilihan anggota legislatif (pileg) 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Jawa Tengah, terjadi sebuah insiden mengejutkan. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, mempertanyakan keberadaan Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat yang mewakili partai tersebut.

Nomor perkara 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menjadi sorotan dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (7/5/2024). Saldi Isra menyampaikan keheranannya terhadap beberapa kuasa hukum yang hadir, yang di antaranya ada yang belum memiliki KTA advokat, serta KTA yang terbaca tidak jelas kedaluwarsanya.

“Kuasa hukum Gracia Rumia Sarah Taida belum memiliki KTA,” ungkap Saldi Isra.

“Dalam hal kuasa hukum Renville Antonio, KTA dan fotokopi KTA terpotong dan sudah kadaluarsa per 31 Desember. Tidak terbaca jelas tahun kedaluwarsanya. Kondisi ini membuat kita kesulitan untuk menentukan apakah KTA tersebut sudah kedaluwarsa pada tahun 2024 atau tidak,” tambahnya.

Lebih lanjut, Saldi juga menyoroti KTA salah satu kuasa hukum yang telah kedaluwarsa dan belum diperpanjang.

“KTA kuasa hukum Nathaniel Hutagaol telah kedaluwarsa sejak 30 April 2023,” papar Saldi.

Pertanyaan pun diajukan oleh Saldi terkait kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para advokat dalam proses perpanjangan KTA mereka, serta apakah ada hambatan yang membuat proses tersebut sulit dilakukan.

“Kenapa para advokat mengalami kesulitan dalam memperpanjang KTA mereka? Apakah prosesnya sulit atau biayanya mahal?,” ujar Saldi.

Meskipun ada keraguan terkait KTA para kuasa hukum Demokrat, sidang tetap berlanjut. Namun, Saldi menekankan pentingnya kejelasan dalam persidangan, termasuk keberlakuan KTA para kuasa hukum yang seharusnya masih berlaku.

“Sepertinya iuran tahunan belum dibayar ya? Itu adalah urusan para advokat, namun yang penting, semua hal harus jelas dalam pengadilan ini,” tegasnya.