Education
Gen Z Rentan Menganggur, Lulusan SMA-SMK Mendominasi
Semarang (usmnews) — Fenomena pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di kalangan anak muda dengan latar belakang pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari total 153,05 juta angkatan kerja, sebanyak 7,28 juta di antaranya masih menganggur. Ironisnya, sebagian besar pengangguran justru berasal dari kelompok usia produktif dan berpendidikan tinggi.
Dominasi Anak Muda dalam Pengangguran
BPS melaporkan pada Senin (5/9/2025) bahwa kelompok usia 15 hingga 24 tahun menyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kelompok usia ini mencapai 16,16 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT kelompok usia 25 hingga 59 tahun yang hanya sebesar 3,95 persen. Tren ini konsisten sejak Februari 2023, yang menunjukkan bahwa generasi muda terus menjadi kelompok paling rentan terhadap pengangguran.
Pendidikan Tinggi, Tapi Menganggur
Lebih mengejutkan lagi, lulusan dari tingkat pendidikan menengah dan tinggi—yang seharusnya lebih siap menghadapi dunia kerja—ternyata menjadi bagian besar dari jumlah pengangguran nasional. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), berikut adalah persentase pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan:
- SMK: 8%
- SMA/sederajat: 6,99%
- Diploma IV/S1/S2/S3: 6,23%
- Diploma I/II/III: 4,8%
Padahal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk membekali siswanya dengan keterampilan teknis guna mempermudah penyerapan di dunia kerja. Namun kenyataannya, justru lulusan SMK memiliki tingkat pengangguran tertinggi di antara semua jenjang pendidikan.
Penyebab: Minimnya Lapangan Kerja dan Ketidaksesuaian Kompetensi
- Sempitnya lapangan kerja yang tersedia, tidak sebanding dengan jumlah lulusan baru tiap tahunnya.
- Ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, sehingga banyak lulusan tidak bisa langsung terserap ke dunia kerja.
“Jika negara tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup, maka penyaluran tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi,” ujar Tadjuddin. Ia menekankan pentingnya skema penyaluran Government to Government (G to G) untuk menjamin perlindungan dan keamanan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Upaya Pemerintah: Job Fair hingga Dorongan ke Pasar Global
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya menangani persoalan ini, salah satunya dengan menggelar 21 kali job fair sepanjang tahun ini. Job fair menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan yang membuka lowongan. Namun demikian, belum semua lulusan berhasil mendapatkan pekerjaan melalui jalur ini.
Selain itu, pemerintah juga mendorong generasi muda untuk bekerja di luar negeri, dengan syarat memperkuat kompetensi berbahasa asing agar mampu bersaing di pasar kerja global.
Solusi Jangka Panjang: Reformasi Pendidikan dan Konektivitas Industri
Untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh, diperlukan langkah strategis jangka panjang. Pemerintah bersama dunia pendidikan perlu memastikan bahwa kurikulum dan sistem pembelajaran di tingkat SMA, SMK, hingga perguruan tinggi selaras dengan dinamika kebutuhan industri.
Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Peningkatan kualitas pendidikan vokasi, khususnya SMK, agar benar-benar menghasilkan lulusan siap kerja.
- Pemagangan dan kerja praktik industri sejak dini, agar lulusan memiliki pengalaman dan jaringan.
- Pendidikan berbasis soft skills dan literasi digital, agar anak muda tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga adaptif dan komunikatif.
- Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk merancang program pelatihan kerja yang relevan.
