Estimasi Anggaran Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi Sumatera Tembus Rp51,82 Triliun

Jakarta (usmnews) – Dilansir dari detik.com, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, secara resmi menyampaikan laporan terkini mengenai dampak finansial yang dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

Dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang diselenggarakan di Aceh pada Minggu malam (7/12/2025), Suharyanto memaparkan estimasi biaya pemulihan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan perhitungan sementara yang dikompilasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), total dana yang diperlukan mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp51,82 triliun.

Dalam laporannya langsung di hadapan Presiden, Suharyanto merinci bahwa angka puluhan triliun tersebut merupakan akumulasi kebutuhan dari ketiga provinsi terdampak. Provinsi Aceh tercatat sebagai wilayah dengan kebutuhan anggaran terbesar untuk mengembalikan kondisi infrastruktur dan lingkungan seperti sedia kala.

Berdasarkan koordinasi khusus dengan Menteri PU, estimasi biaya pemulihan untuk wilayah Aceh saja menyentuh angka Rp25,41 triliun. Angka ini mencerminkan tingkat kerusakan yang masif di wilayah tersebut dibandingkan dua provinsi lainnya.

Sementara itu, untuk dua provinsi tetangga, estimasi biaya juga mencapai triliunan rupiah. Provinsi Sumatera Barat membutuhkan dana sekitar Rp13,52 triliun, sedangkan Provinsi Sumatera Utara memerlukan anggaran sebesar Rp12,88 triliun. Suharyanto menekankan bahwa seluruh angka yang dipaparkan ini masih bersifat dinamis dan merupakan estimasi awal.

Mengingat proses pendataan korban dan inventarisasi kerusakan di lapangan masih terus berlangsung dan belum mencapai tahap final, ada kemungkinan besar jumlah anggaran yang dibutuhkan akan bertambah seiring dengan masuknya data-data baru yang lebih akurat.

Alokasi anggaran jumbo tersebut direncanakan untuk berbagai sektor krusial. Fokus utamanya adalah peningkatan pelayanan dasar bagi para korban, pengungsi, serta masyarakat umum yang terdampak.

Selain itu, dana juga akan diprioritaskan untuk mempercepat proses penyaluran santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia maupun yang masih dinyatakan hilang. Di sisi logistik, anggaran akan digunakan untuk memastikan ketersediaan stok bantuan dari tingkat paling bawah, yaitu desa atau gampong, hingga ke tingkat daerah yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, Suharyanto menjelaskan mengenai strategi pemulihan yang akan dilakukan secara bertahap dan tidak serentak, bergantung pada kondisi masing-masing daerah. Wilayah yang dinilai sudah relatif pulih dan kondusif, seperti sebagian wilayah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, akan segera memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan demikian, daerah yang situasinya sudah lebih stabil akan didahulukan proses pembangunan kembalinya tanpa harus menunggu daerah lain yang mungkin masih dalam tahap tanggap darurat. Langkah ini diambil untuk mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat di kawasan terdampak bencana.