Era Baru Kemandirian Pangan, Pemerintah Pastikan Stop Total Impor Beras Mulai Tahun Depan​

Semarang (usmnews) – Dikutip dari finance.detik.com Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, telah menegaskan komitmen ambisius untuk menghentikan seluruh kegiatan impor beras mulai tahun depan. Keputusan strategis ini mencakup penghentian pasokan beras dari luar negeri untuk segala peruntukan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umum maupun untuk kebutuhan bahan baku sektor industri. Kebijakan ini didasari oleh keyakinan pemerintah bahwa kapasitas produksi dalam negeri telah sepenuhnya memadai untuk menopang permintaan nasional secara mandiri.​

Penolakan Usulan Impor Industri​

Optimisme pemerintah ini tercermin dalam hasil Rapat Koordinasi tingkat menteri yang baru saja digelar. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menjelaskan bahwa pihaknya telah menolak usulan kuota impor yang diajukan oleh Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian sempat mengajukan permohonan impor beras khusus industri (beras pecah kulit/broken rice) sebanyak 380.952 ton untuk tahun depan.​

Namun, usulan tersebut tidak disetujui karena pemerintah menilai produksi lokal mampu mensubstitusi kebutuhan tersebut. Tatang menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah menyerap ketersediaan dari dalam negeri, sehingga keran impor untuk industri ditutup sementara waktu. Langkah ini diambil sejalan dengan rencana besar pemerintah untuk mendeklarasikan status swasembada pangan pada awal tahun mendatang, sebuah pencapaian yang menandakan kemandirian total dari ketergantungan asing.​

Kebijakan Merata Tanpa Pengecualian

​Kebijakan nihil impor ini akan diterapkan secara ketat dan menyeluruh tanpa pengecualian wilayah. Tatang menekankan bahwa larangan impor beras konsumsi maupun industri ini juga berlaku di zona-zona perdagangan bebas (Free Trade Zone), termasuk kawasan Sabang, Aceh. Dengan demikian, tidak ada celah bagi masuknya beras asing ke teritori Indonesia, karena pemerintah menjamin bahwa stok beras nasional sudah berada pada level swasembada.​

Refleksi Data Impor 2025​

Keputusan untuk menghentikan impor di tahun depan ini menjadi titik balik yang signifikan jika dibandingkan dengan data perdagangan tahun berjalan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2025 Indonesia tercatat masih melakukan importasi beras untuk kebutuhan spesifik. Data BPS menunjukkan bahwa pada bulan Oktober 2025 saja, terdapat beras impor yang masuk sebanyak 40,7 ribu ton dengan valuasi mencapai US$ 19,1 juta.​

Secara akumulatif, total impor beras dari periode Januari hingga Oktober 2025 telah mencapai 364,3 ribu ton dengan total nilai US$ 178,5 juta. Mayoritas beras tersebut didatangkan dari negara-negara produsen utama seperti Myanmar, Thailand, dan India. Adapun jenis beras yang mendominasi impor tahun 2025 adalah beras pecah (broken rice) dengan kode HS 10064090 yang memang diperuntukkan sebagai bahan baku industri dan pakan ternak karena jenis ini sebelumnya dianggap tidak cukup tersedia dari produksi lokal.​

Namun, dengan kebijakan baru yang akan berlaku efektif tahun depan, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia siap menutup lembaran ketergantungan tersebut dan beralih sepenuhnya pada kekuatan produksi petani dalam negeri.