Era Baru Investasi Negara: Purbaya Yudhi Sadewa Buka Pintu Bagi Fintech dan Marketplace Jadi Distributor SUN

Semarang (usmnews) – Dikutip dari cnbcindonesia.com Pemerintah Indonesia secara resmi melakukan modernisasi besar-besaran dalam sistem distribusi instrumen keuangan negara. Melalui kebijakan terbaru yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sektor teknologi finansial (fintech) serta Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau yang lebih dikenal sebagai marketplace, kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk bertindak sebagai Mitra Distribusi (Midis) dalam penjualan Surat Utang Negara (SUN).

Langkah strategis ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik. Aturan yang resmi diundangkan pada 24 Desember 2025 ini menandai pergeseran signifikan dalam upaya pemerintah untuk mendalami pasar keuangan domestik dengan merangkul ekosistem ekonomi digital yang kini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia.

Demokratisasi Akses Investasi

Sebelum regulasi ini muncul, peran sebagai mitra distribusi SUN umumnya didominasi oleh lembaga keuangan tradisional seperti perbankan dan perusahaan efek. Namun, melihat tingginya penetrasi digital di kalangan generasi milenial dan Gen Z, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat potensi besar dalam memanfaatkan platform fintech dan lokapasar untuk menjangkau basis investor ritel yang lebih luas.

Pasal 4 dalam PMK tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa kemitraan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan pembelian SUN di pasar perdana. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, di mana instrumen investasi negara tidak lagi hanya menjadi konsumsi masyarakat kelas atas atau institusi besar, tetapi juga bisa diakses oleh masyarakat umum melalui aplikasi yang mereka gunakan sehari-hari.

Persyaratan Ketat Bagi Mitra Digital

Meskipun peluang terbuka lebar, pemerintah tetap menetapkan standar kualifikasi yang tinggi untuk menjamin keamanan dana masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Ada beberapa syarat utama yang wajib dipenuhi oleh perusahaan fintech dan marketplace yang ingin menjadi mitra distribusi:

1. Legalitas dan Operasional: Perusahaan harus memiliki izin usaha yang sah dari otoritas terkait (seperti OJK) dan beroperasi secara resmi di wilayah hukum Indonesia.

2. Rekam Jejak: Calon mitra wajib memiliki pengalaman mumpuni sebagai perantara atau penjual produk keuangan di pasar domestik.

3. Kapasitas Jangkauan: Perusahaan harus membuktikan kemampuannya dalam menjangkau basis investor yang masif, terutama dari segmen ritel.

4. Infrastruktur Digital: Mitra diwajibkan menyediakan sistem elektronik yang andal, aman, dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan pemerintah untuk melayani transaksi pemesanan SUN.

5. Rencana Strategis: Setiap pelamar harus mempresentasikan rencana kerja serta metodologi pemasaran yang efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat berinvestasi pada SUN.

Dampak Bagi Ekonomi Nasional

Kebijakan yang diambil oleh Menteri Purbaya ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan fiskal negara. Dengan melibatkan platform digital besar seperti Tokopedia, Shopee, atau aplikasi fintech pembayaran, pemerintah dapat memobilisasi dana domestik dengan lebih efisien. Hal ini krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada investor asing di pasar obligasi, sehingga volatilitas pasar keuangan akibat faktor eksternal dapat lebih diredam.

Selain itu, bagi perusahaan fintech dan marketplace, penambahan produk investasi negara ke dalam ekosistem mereka merupakan peluang besar untuk meningkatkan nilai layanan (value proposition) bagi pengguna. Ini bukan sekadar transaksi jual beli, melainkan langkah menuju pembentukan masyarakat yang melek finansial dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional melalui kepemilikan surat utang negara.