Eks Menteri: Israel Jadi Tertawaan di Timur Tengah

Tel Aviv (usmnews) – Eks Menteri: Kritik Terhadap Kebijakan Gaza
Eks Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengkritik kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal Jalur Gaza. Dalam wawancara dengan radio Kol Barama, eks menteri itu mengatakan, “Kami telah menjadi bahan tertawaan di Timur Tengah.” Eks menteri menegaskan pemerintah gagal melindungi kepentingan nasional dan menolak cara penanganan perang melawan Hamas. Kritik eks menteri ini jelas mencerminkan kekecewaan mendalam atas penanganan konflik di Gaza.

Penolakan Bantuan Kemanusiaan
Ben-Gvir menolak bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Ia berpendapat bahwa bantuan tersebut justru menguntungkan Hamas. Selain itu, ia menyatakan, “Kamu tidak bisa memerintah hanya berdasarkan tekanan eksternal.” Karena itu, ia menuntut agar pemerintah segera menghentikan pengiriman bahan bakar dan bantuan ke wilayah tersebut. Pernyataannya memicu perdebatan sengit di kalangan pejabat tinggi.

Seruan Migrasi Sukarela
Kemudian, ia menyerukan peluncuran program migrasi sukarela bagi warga Palestina di Gaza. Ia mendesak pemerintah segera meluncurkan inisiatif itu guna mengurangi beban konflik. Ben-Gvir menambahkan, “Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan.” Menurutnya, migrasi sukarela akan mengalihkan fokus konflik dan memperkuat keamanan nasional. Ide ini mendapat sambutan positif di kalangan sayap kanan.

Pengunduran Diri dan RUU Migrasi
Pada Januari lalu, ia mengundurkan diri dari pemerintahan sebagai protes terhadap gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Sejak itu, ia mendukung migrasi sukarela dan mendorong langkah tegas. Selain itu, partai Otzma Yehudit yang dipimpinnya mengajukan RUU di Knesset. RUU tersebut menawarkan insentif keuangan bagi penduduk Gaza yang memilih untuk bermigrasi, sehingga memicu perdebatan di parlemen dan media.

Tanggapan terhadap Usulan Trump
Selanjutnya, ia mengomentari usulan kontroversial Presiden AS Donald Trump. Trump menyatakan akan mengambil alih Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina. Ben-Gvir mengutuk usulan itu dan menilai ide tersebut tidak realistis. Ia menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional dan menolak tekanan eksternal dalam pengambilan keputusan strategis.