DPR RI Tekankan Pentingnya Kelenturan Administrasi dalam Bantuan Pendidikan Korban Bencana

Semarang (usmnews) – Dikutip dari kompas.com Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru-baru ini menyuarakan seruan penting terkait mekanisme distribusi bantuan pendidikan bagi para pelajar dan mahasiswa yang sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Fokus utama dari pernyataan ini adalah agar birokrasi tidak menjadi penghambat bagi hak pendidikan warga negara di masa-masa sulit.

Menanggalkan Kekakuan Administratif di Tengah Krisis

Pihak DPR, melalui pernyataan yang disampaikan oleh Kurniasih, menggarisbawahi bahwa dalam kondisi bencana, prosedur administrasi yang biasanya berlaku ketat harus disesuaikan secara adaptif. Masalah utama yang sering muncul adalah syarat-syarat dokumen formal—seperti surat keterangan, kartu identitas, atau persyaratan fisik lainnya—yang seringkali hilang atau rusak saat bencana melanda.

Jika pemerintah tetap menerapkan standar administratif yang “kaku”, dikhawatirkan banyak siswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak terjangkau oleh bantuan. Oleh karena itu, DPR menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis dan cepat. Kebijakan bantuan pendidikan harus dirancang sedemikian rupa agar benar-benar berpihak pada keberlangsungan studi anak bangsa, bukan sekadar memenuhi kelengkapan berkas di atas kertas.

Optimalisasi Program Beasiswa Pemerintah

Negara memiliki berbagai instrumen untuk menjaga akses pendidikan, di antaranya adalah Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta berbagai skema beasiswa lainnya. DPR meminta agar program-program ini dioptimalkan khusus bagi wilayah yang terdampak bencana, seperti yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sumatera.

Optimalisasi ini tidak hanya berarti menambah jumlah anggaran, tetapi juga mempermudah proses verifikasi. Mahasiswa yang keluarganya kehilangan mata pencaharian akibat bencana, misalnya, harus mendapatkan prioritas dalam skema bantuan UKT agar mereka tidak terpaksa putus kuliah (drop out) hanya karena kendala finansial mendadak.

Pemulihan Sumber Daya Manusia sebagai Prioritas Utama

Salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam artikel tersebut adalah bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan fisik semata. Seringkali, pemerintah lebih cepat dalam membangun kembali jembatan, jalan, atau gedung sekolah, namun lupa pada aspek “perangkat lunak” yaitu manusia yang menggunakannya.

DPR mengingatkan bahwa menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh terputus. Jika generasi muda di wilayah bencana kehilangan akses pendidikan, dampak negatifnya akan terasa hingga belasan tahun ke depan dalam bentuk penurunan daya saing daerah tersebut. Pendidikan dipandang sebagai kunci utama agar anak-anak di wilayah bencana tetap memiliki optimisme dan masa depan yang cerah meskipun sedang berduka.

Kolaborasi Lintas Sektor

Terakhir, Kurniasih mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat. Bantuan pendidikan tidak boleh hanya menjadi beban pemerintah pusat. Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan lebih proaktif dalam mendata warganya yang terdampak, sementara dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga diharapkan ikut ambil bagian dalam menyediakan beasiswa berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, diharapkan tidak ada satu pun anak Indonesia yang harus berhenti mengejar cita-citanya hanya karena terjangan bencana alam. Fleksibilitas, kecepatan, dan empati menjadi tiga pilar utama yang diharapkan muncul dalam setiap kebijakan bantuan pendidikan nasional ke depannya.