DPR: Jangan Biarkan Birokrasi Menghambat Arus Solidaritas untuk Korban Bencana Sumatera

Semarang (usmnews) – Dikutip dari tempo.co, Gelombang solidaritas masyarakat Indonesia yang begitu besar untuk membantu korban bencana banjir di wilayah Sumatera kini menghadapi tantangan birokrasi.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, secara tegas meminta pemerintah untuk bersikap lebih fleksibel dan tidak kaku dalam menerapkan aturan penggalangan dana di tengah situasi darurat kemanusiaan. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran bahwa ketatnya regulasi perizinan justru dapat memperlambat sampainya bantuan ke tangan korban yang sedang bertaruh nyawa.

Menurut Dini, dalam fase tanggap darurat (emergency response), prinsip kecepatan adalah segalanya. Setiap detik penundaan bisa berakibat fatal bagi keselamatan warga yang terdampak. Oleh karena itu, ia mendesak agar mekanisme perizinan donasi, yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta aturan turunannya, disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Regulasi seharusnya menjadi fasilitator yang mempermudah, bukan menjadi tembok penghalang bagi semangat gotong royong masyarakat.

Sorotan ini berkaitan dengan imbauan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang sebelumnya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur perizinan bagi individu atau kelompok yang menggalang donasi.

Gus Ipul menyatakan bahwa pengajuan izin baik melalui sistem daring maupun langsung ke Dinas Sosial atau Kemensos adalah langkah krusial untuk menjamin akuntabilitas publik dan mencegah penyelewengan dana. Pemerintah mengapresiasi inisiatif warga, namun tetap menginginkan agar aksi filantropi tersebut berjalan dalam koridor hukum yang tertib.

Namun, di sisi lain, DPR menilai bahwa mekanisme perizinan yang ada saat ini dianggap kurang responsif terhadap urgensi bencana. Dini Rahmania mengingatkan bahwa semangat dari UU Penanggulangan Bencana dan Perpres tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana justru menekankan pada ketersediaan dana yang “tepat waktu dan tepat guna”.

Jika birokrasi perizinan memakan waktu lama, maka tujuan utama penyelamatan korban bisa terabaikan. Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa regulasi tidak boleh sampai mematikan inisiatif kedermawanan publik yang terbukti efektif dan cepat, seperti yang dilakukan oleh para influencer dan selebritas baru-baru ini.

Pada akhirnya, perdebatan ini mengerucut pada perlunya keseimbangan antara akuntabilitas dan kecepatan. DPR berharap pemerintah dapat menemukan jalan tengah, di mana pengawasan terhadap potensi penipuan berkedok donasi tetap dilakukan, namun tanpa menciptakan hambatan administratif yang menyulitkan masyarakat untuk saling membantu di masa-masa sulit. Solidaritas warga adalah aset bangsa yang harus dijaga, bukan dipersulit.