DPD nilai kepala daerah wajar keberatan ketika TKD dipotong

JAKARTA (usmnews) – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menilai wajar jika kepala daerah keberatan atas kebijakan Kementerian Keuangan yang memotong dana transfer ke daerah (TKD). Ia mengatakan pemotongan itu menghambat kepala daerah memenuhi janji politik dan bisa menurunkan kepercayaan publik.

Sultan menilai kebijakan efisiensi TKD dalam nota APBN 2026 berdampak ganda terhadap otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Ia menegaskan para gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan yang dianggap mengganggu kinerja.

Meski memahami alasan pemerintah memangkas anggaran, Sultan tetap mengapresiasi sikap kritis para kepala daerah. Ia juga mengusulkan pemerintah meninjau ulang sistem pemilihan untuk memperbaiki mekanisme kebijakan daerah.

Sultan mengusulkan pemerintah menghentikan pilkada langsung untuk jabatan gubernur dan membatasi pemilihan langsung hanya di tingkat kabupaten dan kota sebagai pusat otonomi daerah.

Dengan pilkada tidak langsung, lanjut Sultan, gubernur tidak memiliki tanggung jawab politik secara langsung kepada masyarakat.

Sultan menegaskan gubernur harus fokus mengawasi dan membina bupati serta wali kota sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintah pusat.