Diplomasi “Uang Tunai”: Strategi Agresif AS dalam Upaya Mengakuisisi Greenland

Semarang (usmnews) – Dikutip dari sindonews.com Wacana geopolitik global kembali memanas seiring dengan terungkapnya strategi baru Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Arktik. Laporan terbaru dari Washington mengungkap bahwa para pejabat tinggi AS tengah mematangkan rencana kontroversial: memberikan insentif finansial langsung berupa pembayaran tunai kepada setiap warga negara Greenland. Langkah ini dirancang sebagai upaya persuasif untuk mendorong penduduk wilayah tersebut memisahkan diri dari Kerajaan Denmark dan beralih ke dalam orbit kekuasaan Amerika Serikat. Tawaran Fantastis: Membeli Kedaulatan dengan Dolar. Diskusi internal di Gedung Putih, yang melibatkan ajudan presiden dan pejabat keamanan nasional, telah menyentuh angka-angka spesifik yang cukup mencengangkan.

Sumber internal menyebutkan bahwa kisaran pembayaran yang sedang dipertimbangkan berada di antara USD 10.000 (sekitar Rp168 juta) hingga angka maksimal USD 100.000 (lebih dari Rp1,6 miliar) per individu. Jika skenario pembayaran tertinggi direalisasikan untuk populasi Greenland yang berjumlah sekitar 57.000 jiwa, AS diperkirakan harus menggelontorkan dana hampir USD 6 miliar. Angka ini, meski besar, dianggap oleh pemerintahan Trump sebagai investasi strategis yang masuk akal demi mengamankan aset geopolitik vital di Belahan Barat. Pendekatan transaksional ini secara tidak langsung mencoba “membeli” loyalitas penduduk pulau tersebut, sebuah taktik yang dinilai merendahkan oleh banyak pihak karena seolah-olah memperdagangkan identitas nasional dengan materi. Keseriusan AS dalam isu Greenland ini tampaknya dipicu oleh keberhasilan operasi keamanan nasional baru-baru ini, termasuk penangkapan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro.

Keberhasilan tersebut memberikan kepercayaan diri (momentum) bagi para ajudan Gedung Putih untuk segera mengejar target ambisius berikutnya dalam daftar keinginan geopolitik Presiden Trump. Alasan di balik obsesi AS terhadap Greenland sangat pragmatis: Dominasi Militer: Posisi geografis Greenland sangat krusial untuk pertahanan Amerika Utara dan pengawasan Kutub Utara. Kekayaan Alam: Pulau ini diketahui kaya akan deposit mineral langka (rare earth minerals) yang sangat penting bagi industri teknologi tinggi dan aplikasi militer canggih, yang selama ini pasokannya didominasi oleh rival global AS. Skema Compact of Free Association (COFA)Selain opsi militer yang berisiko tinggi, para pejabat AS sedang merancang jalur diplomatik melalui perjanjian yang disebut Compact of Free Association (COFA). Model ini sebelumnya telah diterapkan pada negara-negara kepulauan kecil seperti Mikronesia, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Dalam skema ini, jika Greenland setuju untuk memisahkan diri dari Denmark:AS akan mengambil alih tanggung jawab pertahanan dan keamanan.AS akan menyediakan layanan publik esensial (seperti layanan pos) dan akses ekonomi bebas bea. Sebagai imbalannya, militer AS akan mendapatkan kebebasan operasional penuh di wilayah Greenland. Dana tunai yang dibahas sebelumnya dapat berfungsi sebagai “pelicin” untuk memengaruhi hasil referendum kemerdekaan Greenland agar mendukung skema COFA ini. Penolakan Keras dan Ketegangan Diplomatik, rencana ini memicu reaksi keras dari Kopenhagen dan Nuuk. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, dengan tegas menolak gagasan tersebut melalui media sosial, menyebutnya sebagai “fantasi aneksasi” yang harus diakhiri. Penolakan ini didukung oleh solidaritas Eropa.

Negara-negara sekutu NATO seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya boleh ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark, bukan oleh kekuatan asing.Situasi ini menciptakan paradoks diplomatik yang unik, di mana AS dan Denmark—yang notabene adalah sekutu dekat dalam pakta pertahanan NATO—justru bersitegang mengenai masalah kedaulatan wilayah.Dilema Rakyat GreenlandMeskipun tawaran uang tunai tersebut terdengar menggiurkan secara ekonomi, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Mayoritas warga Greenland memang mendambakan kemerdekaan penuh, namun mereka terhambat oleh ketergantungan ekonomi yang kuat pada subsidi Denmark. Namun, survei menunjukkan bahwa keinginan untuk merdeka dari Denmark tidak serta-merta berarti mereka ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. Banyak warga khawatir bahwa beralih dari Denmark ke AS hanya akan mengganti satu penguasa kolonial dengan penguasa lainnya yang mungkin lebih agresif secara militer.