Dilema Ekonomi 2026: Negara Berkilau, Rakyat Terhimpit

Semarang (usmnews) – Dikutip dari cnbcindonesia.com Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan bagi stabilitas finansial rumah tangga di Indonesia. Meskipun indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara menunjukkan angka yang positif (negeri yang “menyala”), realitas di tingkat akar rumput justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Fenomena “dompet terbakar” menjadi representasi dari pengikisan pendapatan riil masyarakat akibat berbagai kebijakan fiskal dan dinamika pasar.

1. Implementasi PPN 12% dan Efek Dominonya

Salah satu faktor utama yang menjadi sorotan adalah dampak lanjutan dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini, yang merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), telah menciptakan efek berantai pada harga barang dan jasa. Karena PPN dikenakan di setiap rantai distribusi, harga akhir yang harus dibayar konsumen mengalami kenaikan signifikan. Hal ini mencakup kebutuhan pokok, biaya langganan digital, hingga produk gaya hidup, yang secara kolektif mempersempit ruang gerak anggaran belanja keluarga.

2. Tekanan Harga Energi dan Pencabutan Subsidi

Selain beban pajak, artikel tersebut juga menekankan pada penyesuaian harga energi. Kebijakan pemerintah yang terus mengarah pada subsidi tepat sasaran sering kali berujung pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan tarif tenaga listrik bagi golongan tertentu. Di tahun 2026, volatilitas harga komoditas global ditambah dengan kebijakan domestik untuk menyehatkan APBN membuat biaya transportasi dan operasional rumah tangga membengkak. Bagi kelas menengah, yang sering kali tidak masuk dalam kategori penerima bantuan sosial namun tidak cukup kaya untuk mengabaikan kenaikan harga, tekanan ini terasa sangat membebani.

3. Fenomena “Makan Tabungan” di Kalangan Menengah

Analisis CNBC Research menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan di mana pertumbuhan upah nominal tidak mampu mengejar laju inflasi dan kenaikan biaya hidup. Akibatnya, banyak masyarakat mulai melakukan praktik “makan tabungan” (dissaving) untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Penurunan rasio tabungan terhadap pendapatan ini memberikan sinyal bahwa daya tahan finansial masyarakat sedang berada di titik yang rentan. Jika kondisi ini terus berlanjut, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama ekonomi Indonesia dikhawatirkan akan melambat.

4. Kontradiksi Kinerja APBN

Di sisi lain, pemerintah mungkin akan melaporkan kinerja APBN yang impresif dengan defisit yang terjaga dan penerimaan pajak yang melampaui target. “Negeri yang menyala” menggambarkan bagaimana kas negara terisi penuh berkat kontribusi pajak dari masyarakat. Namun, artikel ini memberikan kritik bahwa keberhasilan fiskal negara tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan daya beli rakyat secara drastis. Ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara ambisi pembangunan infrastruktur dengan perlindungan bantalan ekonomi bagi masyarakat kelas bawah dan menengah.