Dilema Demokrasi: Menakar Ulang Masa Depan Otonomi Daerah dan Pilkada

Semarang (usmnews) – Dikutip dari nasional.kompas.com Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke permukaan. Langkah ini dipandang oleh banyak pakar hukum tata negara dan aktivis demokrasi sebagai sebuah ujian serius sekaligus ancaman bagi substansi otonomi daerah yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi.

Inti dari otonomi daerah adalah memberikan kedaulatan kepada masyarakat lokal untuk menentukan arah pembangunan dan pemimpin mereka sendiri. Jika hak pilih tersebut ditarik kembali ke tangan legislatif, terdapat kekhawatiran besar akan terjadinya kemunduran demokrasi yang cukup signifikan.

Mengapa Ini Dianggap Sebagai “Ujian Serius”?

Penerapan kembali pemilihan melalui DPRD dianggap sebagai langkah mundur karena beberapa alasan fundamental yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan:

• Pengebirian Kedaulatan Rakyat: Esensi dari demokrasi langsung adalah keterlibatan warga dalam menentukan pemimpinnya. Dengan menyerahkan mandat kepada DPRD, hubungan emosional dan akuntabilitas langsung antara kepala daerah dengan konstituennya akan memudar.

• Risiko Oligarki dan Politik Transaksional: Kritikus berargumen bahwa pemilihan di tingkat DPRD jauh lebih rentan terhadap praktik “politik uang” di ruang tertutup. Alih-alih mendapatkan pemimpin yang kompeten, proses ini berisiko melahirkan pemimpin yang hanya melayani kepentingan elit partai atau kelompok tertentu di parlemen daerah.

• Lemahnya Legitimasi Kepala Daerah: Pemimpin yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didukung oleh mayoritas suara rakyat. Sebaliknya, kepala daerah hasil pilihan DPRD mungkin akan dipandang sebagai “petugas partai” atau sekadar alat politik bagi koalisi dominan di legislatif.

Argumen Efisiensi vs. Esensi Demokrasi

Pihak yang setuju dengan pengembalian mekanisme ini biasanya menyoroti masalah biaya politik yang sangat mahal dalam Pilkada langsung, yang sering kali memicu tindak pidana korupsi saat kepala daerah menjabat untuk “balik modal”. Selain itu, potensi polarisasi sosial yang tajam di tingkat akar rumput juga sering dijadikan alasan untuk kembali ke sistem tidak langsung.

Masa Depan Otonomi Daerah

Jika kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, otonomi daerah dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol administratif tanpa jiwa kerakyatan. Kepala daerah akan lebih sibuk menjaga harmoni dengan anggota dewan agar kursinya aman, daripada fokus pada program pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah seharusnya membawa kekuasaan lebih dekat ke rakyat, bukan justru menjauhkannya melalui perantara elit di gedung parlemen. Oleh karena itu, diskusi mengenai perubahan sistem Pilkada ini memerlukan pertimbangan yang sangat matang agar tidak menghancurkan fondasi demokrasi yang sudah dibangun selama lebih dari dua dekade terakhir.