“Diella” Menteri AI Asal Albania Yang Bertugas Memberantas Korupsi

Albania (usmnews) – Dikutip dari Tempo. Albania menarik perhatian dunia setelah Perdana Menteri Edi Rama mengumumkan penunjukan Diella, sebuah bot kecerdasan buatan, sebagai menteri dalam kabinetnya. Diella, yang sebelumnya dikenal sebagai asisten digital di platform layanan publik e-Albania, kini menjadi menteri AI pertama di Albania, bahkan di dunia. Penunjukan ini dilakukan sebagai upaya Rama untuk memberantas korupsi, khususnya dalam pengadaan publik.

Diella, yang berarti “matahari” dalam bahasa Albania, telah beroperasi di portal e-Albania sejak Januari lalu sebagai Virtual Assistant 2.0. Bot ini telah merekam lebih dari satu juta pertanyaan dan jawaban, membantu warga dengan berbagai tugas birokrasi dan memungkinkan akses hingga 95% layanan masyarakat secara digital. Berbentuk avatar perempuan muda dengan pakaian tradisional Albania, Diella dibangun menggunakan model bahasa besar (LLM) dari OpenAI dan platform cloud computing Microsoft Azure. Selain menyediakan asistensi suara, Diella juga dapat menerbitkan dokumen perizinan dengan stempel elektronik, yang secara signifikan mempercepat alur birokrasi.

Dalam pengumumannya, Rama menyatakan bahwa Diella akan membantu menjadikan proses tender pekerjaan umum di Albania “100% bebas dari korupsi.” Bot AI ini akan diberi tanggung jawab sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan secara bertahap mengambil alih keputusan pemenang tender dari kementerian-kementerian. Diella akan memeriksa setiap proposal, menilai kelayakan peserta secara objektif, dan mengawasi potensi pencucian uang, penyelundupan, atau aktivitas ilegal lainnya.

Meskipun ambisi Rama terdengar inovatif, kebijakan ini memicu kekhawatiran. Pemerintah Albania belum merinci bagaimana pengawasan terhadap Diella akan dilakukan atau risiko manipulasi yang mungkin timbul. Sebuah artikel opini di Balkan Insight menyuarakan keprihatinan serius, menyebut keputusan ini “sangat berbahaya” tanpa adanya kerangka hukum dan check and balances institusional yang memadai. Menurut artikel tersebut, nilai sebenarnya dari teknologi AI terletak pada sistem yang dirancang dengan baik untuk mendukung prosedur yang lebih konsisten, transparan, dan akuntabel, bukan dalam bentuk seorang menteri. Kekhawatiran ini menyoroti perdebatan global yang lebih luas tentang peran AI dalam pemerintahan dan potensi bahaya ketika teknologi ini diterapkan tanpa pengawasan yang ketat.