Bullying dan Ruang Digital: Pemicu Utama Radikalisme di Kalangan Pelajar Jawa Barat

Semarang (usmnews) – Dikutip dari detik.com Fenomena radikalisme di kalangan pelajar dan remaja di Provinsi Jawa Barat kini menjadi sorotan tajam pemerintah setempat. Isu ini tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kompleksitas yang saling beririsan dengan berbagai faktor sosial lain, seperti perundungan (bullying), pengaruh negatif ruang digital, serta kondisi psikologis anak yang semakin rentan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat menaruh perhatian serius terhadap dinamika ini dalam penyusunan strategi kebijakan daerah.

Dalam Forum Perangkat Daerah yang baru-baru ini digelar, Kepala Bakesbangpol Jabar, Wahyu Mijaya, menekankan bahwa penyusunan program kerja lembaganya didasarkan pada realitas masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu temuan yang mengejutkan adalah adanya pergeseran pola paparan radikalisme pada anak-anak. Jika sebelumnya radikalisme identik dengan doktrinasi ideologi tertentu, kini pemicunya bisa bermula dari masalah sosial di lingkungan sekolah. Wahyu mencontohkan kasus di mana seorang pelajar terpapar perilaku ekstrem bukan karena afiliasi jaringan teror, melainkan akibat dendam mendalam setelah menjadi korban bullying. Rasa sakit hati dan isolasi sosial inilah yang kemudian mendorong mereka mencari jalan keluar yang salah, termasuk melakukan tindakan kekerasan ekstrem.

Selain faktor sosial, ruang digital turut menyumbang peran besar dalam membentuk pola pikir kekerasan pada remaja. Wahyu menyoroti bagaimana platform game populer dan algoritma kecerdasan buatan (AI) dapat memengaruhi perilaku anak. Dalam dunia maya yang tanpa batas, anak-anak bebas mengekspresikan keinginan mereka, termasuk fantasi kekerasan. Jika interaksi ini dilakukan terus-menerus, algoritma akan menyuguhkan konten serupa secara masif, yang pada akhirnya menormalisasi kekerasan dalam benak mereka.

Menyikapi kondisi yang mengkhawatirkan ini, Bakesbangpol Jabar telah merancang langkah konkret untuk tahun 2026 dan seterusnya. Salah satu program unggulannya adalah “Sekolah Kebangsaan”, yang dirancang untuk menangani berbagai persoalan pelajar, mulai dari radikalisme hingga penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat umum atau klasikal semata, melainkan lebih personal dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog untuk mendampingi anak-anak yang terindikasi bermasalah.

Kerja sama lintas sektoral juga diperkuat. Pemerintah menggandeng Densus 88 untuk penanganan isu terorisme dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk masalah narkoba. Pemetaan wilayah rawan pun dilakukan, dengan kawasan Bandung Raya diidentifikasi sebagai salah satu zona dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, ahli, sekolah, dan aparat keamanan, diharapkan potensi radikalisme dapat dideteksi dan diredam sejak dini, demi menjaga kondusifitas dan masa depan generasi muda Jawa Barat.